Di Hadapan Menteri Kehutanan, Kasmarni menegaskan komitmen Bengkalis jaga gambut dan perkuat restorasi. - Foto: Mc.Bengkalis
Bengkalis, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus perlindungan dan restorasi ekosistem gambut. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pemadaman, pencegahan berbasis masyarakat, perbaikan tata air, dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen itu disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama jajaran Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, dan akademisi di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kasmarni memaparkan kondisi terkini Karhutla di Kabupaten Bengkalis serta berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Berdasarkan ground check per 22 September 2026, luas Karhutla di Bengkalis mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara itu, hasil pemantauan citra satelit per 28 September 2026 menunjukkan luas indikatif Karhutla mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.
“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” katanya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Bengkalis telah menetapkan status siaga darurat Karhutla dan membentuk Satuan Tugas Operasi Bersama yang melibatkan TNI dan Polri. Pemerintah daerah juga menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman, serta meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah rawan.
Pemkab Bengkalis juga mendapat dukungan anggaran penanganan Karhutla sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat melalui BPBD Kabupaten Bengkalis.
Namun, Kasmarni menilai penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemadaman dan dukungan anggaran. Pencegahan serta restorasi ekosistem gambut perlu berjalan secara bersamaan.
Salah satu pendekatan yang dinilai penting ialah memperkuat peran masyarakat melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Pemerintah juga mendorong masyarakat agar dapat membuka dan mengelola lahan secara aman tanpa menggunakan metode pembakaran.
“Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Koordinasi tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dan pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kasmarni juga menempatkan Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban sebagai salah satu contoh kolaborasi dalam menjaga dan memulihkan ekosistem gambut.
Kawasan tersebut dikembangkan sebagai ruang konsolidasi, riset, edukasi, dan pembelajaran restorasi, termasuk pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare.
“Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan restorasi tidak hanya diukur dari luas lahan yang dipulihkan. Upaya tersebut juga harus meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Pemkab Bengkalis juga menyiapkan sejumlah pengembangan kawasan, antara lain pembangunan ikon di kawasan Rumah Runding Restorasi, Tugu Bintangor di Bengkalis, gerbang masuk melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN, serta peningkatan akses jalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan fasilitas kawasan sekaligus menjadikan Rumah Runding Restorasi sebagai pusat edukasi, kolaborasi, dan pembelajaran mengenai lingkungan dan gambut.
“Kita ingin kawasan ini memiliki identitas yang jelas dan menjadi tempat yang bisa dikenang. Bukan hanya sebagai lokasi restorasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan simbol kepedulian kita bersama terhadap lingkungan,"imbuhnya.
Di hadapan Menteri Kehutanan, Kasmarni memastikan Pemkab Bengkalis siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia menegaskan, perlindungan hutan dan lahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran terjadi.
“Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat,”tambahnya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, unsur TNI-Polri, jajaran Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, akademisi Universitas Riau, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut, serta sejumlah tokoh masyarakat.(Mc.Bengkalis/Eyv)
