Untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam penyusunan RKPKal 2027, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Sleman, menggelar Musrenbangkal untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mengalihkan fokus pembangunan pada pengentasan isu sosial dan optimalisasi potensi lokal bernilai ekonomi.
SLEMAN, InfoPublik – Kondisi efisiensi anggaran yang membayangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) 2027 menuntut jajaran Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Sleman, untuk bertindak jauh lebih cermat.
Tantangan keterbatasan ruang pendanaan tersebut memaksa kalurahan untuk tidak bisa merealisasikan seluruh usulan masyarakat secara serentak.
Dinamika realitas ini memantik diskusi konstruktif dalam ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang digelar di GOR Kalurahan Lumbungrejo, Selasa (29/9/2026).
Di hadapan perwakilan warga, mulai dari pengurus RT, kader PKK, pelaku UMKM, hingga kelompok tani, musyawarah yang dipandu oleh Carik Lumbungrejo, Herman Subagya, difokuskan untuk membedah rancangan skala prioritas pembangunan agar tepat sasaran.
Lurah Lumbungrejo, M. Misbah Alhakim, menyadari betul, efisiensi pendanaan ini akan secara langsung memangkas volume kegiatan yang biasanya rutin dilaksanakan.
Meski ruang fiskal menyempit, Misbah menolak menjadikan keterbatasan dana sebagai alasan untuk menyusun program secara sepihak.
“Musrenbangkal adalah jantungnya demokrasi desa. Kami tidak ingin RKPKal 2027 hanya disusun oleh pemerintah kalurahan saja. Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan riil warga, dari dusun, dari kelompok perempuan, pemuda, petani, dan pelaku UMKM,” tutur Misbah.
Sebagai wujud pemerataan di tengah efisiensi, ia memastikan setiap padukuhan akan tetap mendapat sokongan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp25 juta yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak wilayahnya.
Merespons tantangan fiskal tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Agung Dwi Maryoto, mengimbau agar kalurahan berani bermanuver memprioritaskan anggaran pada urusan esensial.
Ia menegaskan agar alokasi dana tidak melulu dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur fisik, melainkan diarahkan pada penguatan kapasitas manusia seperti program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.
Melengkapi arahan itu, Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, mengajak warga untuk mengubah pola pikir agar tidak lagi pasif bergantung pada kucuran dana pemerintah.
Di masa efisiensi ini, warga didorong secara jeli mengemas potensi lokal berupa seni budaya, pertanian, dan tata kelola irigasi menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang sanggup menghadirkan kemandirian finansial bagi masyarakat. (MC Kab. Sleman / KIM Tempel / SBD)
