Pemkab Maluku Tenggara Perkuat Ekonomi Desa, Dorong Hilirisasi dan Konektivitas Antarpulau. Foto:Yudi
Langgur, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara membawa enam kebutuhan strategis kepada pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi desa berbasis potensi perikanan, kelautan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Enam kebutuhan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, saat audiensi dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Selasa (29/9/2026).
Thaher mengatakan pengembangan ekonomi desa perlu dilakukan secara terpadu dengan menghubungkan potensi produksi masyarakat, infrastruktur pendukung, kelembagaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan desa tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi bagaimana desa memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat dan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak pembangunan,” kata Thaher.
Ia menjelaskan, penguatan ekonomi desa akan disinergikan dengan sejumlah program dan potensi daerah, antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima lokasi, kawasan wisata prioritas Ngiar Varat, serta pengembangan sentra UMKM.
Pemkab Maluku Tenggara juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan desa, terutama kelapa dan rumput laut, agar aktivitas ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
“Potensi yang ada harus kita dorong menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Jangan hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi harus ada nilai tambah melalui pengolahan di desa,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Thaher menyampaikan enam kebutuhan strategis yang diharapkan memperoleh dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pertama, penguatan konektivitas angkutan perdesaan dan antarpulau. Menurut Thaher, transportasi menjadi kebutuhan penting karena karakteristik Maluku Tenggara sebagai wilayah kepulauan.
Ia menyebut Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan sebelumnya telah mendukung 18 unit pada periode 2020–2024, tetapi tidak berlanjut sejak 2025.
Kedua, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bagi 165 desa yang disebut belum memiliki gerai.
Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana desa wisata, terutama air bersih, toilet, homestay, serta jaringan komunikasi.
Keempat, penguatan rantai dingin melalui pembangunan cold storage dan sarana pendukung KNMP di desa-desa pesisir.
Fasilitas tersebut diharapkan membantu menjaga kualitas hasil perikanan sekaligus memperkuat posisi nelayan dalam rantai distribusi dan pemasaran.
Kelima, pengembangan hilirisasi komoditas desa, terutama kelapa dan rumput laut, agar proses pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sentra produksi.
Keenam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pelatihan bagi pemuda, perlindungan masyarakat (Linmas), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Program pembangunan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Karena masyarakat desa yang nantinya menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan,” katanya.
Selain sektor ekonomi, Pemkab Maluku Tenggara juga mendorong penguatan kelembagaan masyarakat desa, termasuk kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan.
Thaher juga menyebut penguatan Linmas Desa dengan jumlah sekitar 570 hingga 950 kader atau tiga sampai lima kader pada setiap desa. Honorarium Linmas, menurutnya, diwajibkan dialokasikan melalui pemerintah desa sesuai Peraturan Bupati.
Sementara itu, Ahmad Riza Patria mengapresiasi paparan Pemkab Maluku Tenggara mengenai arah penguatan pembangunan desa.
Berdasarkan keterangan dalam naskah sumber, pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi desa melalui sinergi program.
Thaher mengatakan Pemkab Maluku Tenggara akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar potensi desa dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jika desa kuat, Maluku Tenggara akan maju,” tegas Thaher.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)
