Tanah Datar, InfoPublik - Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Fadly saat Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan BOSP untuk Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan 2025 sampai dengan Semester II 2026, di Indojolito Batusangkar, Senin (28/9/2026).

Ahmad Fadly mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memperbaiki pengelolaan BOSP, terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di satuan pendidikan dan memastikan pelaporan dilakukan sesuai ketentuan.

“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Ahmad Fadly.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatra Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.

“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI,” kata Ahmad Fadly.

Ahmad Fadly juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan tugas di Kabupaten Tanah Datar terdapat kekurangan maupun hambatan dalam mendukung proses pemeriksaan.

Sebelumnya, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatra Barat, Weliya Elfajri, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang berlangsung selama 30 hari menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Ia menjelaskan terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP, yaitu transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana.

“BPK memetakan empat aspek utama penilaian integritas dan risiko dalam pengelolaan dana BOSP, yaitu transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana,” sampainya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, sejumlah kepala OPD, serta undangan lainnya. (dvd/fan)