Padang Panjang, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar),  mendorong penguatan pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatra Barat yang diikuti Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (6/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Allex didampingi jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kota Padang Panjang. Pertemuan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan aset BUMD, hingga peningkatan produktivitas aset daerah sebagai salah satu sumber PAD.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy, menekankan bahwa pengelolaan BUMD tidak cukup hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan dividen, dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Pengelolaan BUMD harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dividen, dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Vasko.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menyampaikan bahwa Sumatra Barat memiliki potensi besar yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Optimalisasi dapat dilakukan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah.

“Sumatra Barat masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD,” kata Agun.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan aset yang dimiliki tidak sekadar tercatat secara administratif, tetapi dikelola secara produktif agar memberikan nilai tambah serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Selain pengelolaan aset dan BUMD, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya pembangunan sistem satu data nasional yang akurat dan terintegrasi. Keseragaman dan validitas data antarlembaga dinilai penting agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Bagi Pemko Padang Panjang, pembahasan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola aset dan BUMD, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi daerah agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan.

Masukan dari pemerintah daerah dalam kunjungan kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong penguatan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah, BUMD, serta peningkatan PAD.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, kepala daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatra Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatra Barat, jajaran direksi dan komisaris BUMD, perwakilan Bank Pembangunan Daerah, kepala Bappeda, serta kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah se-Sumatra Barat.