Kakanwil Kemenham Sulteng Mangatas Nadek saat memimpin apel pagi secara virtual melalui Zoom yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, di lingkungan Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Wilayah Kerja Sulawesi Utara dan Wilayah Kerja Gorontalo, Senin (28/9/2026). (Tangkapan layar)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, meminta seluruh jajaran mempercepat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran menjelang berakhirnya September 2026.
Hal tersebut disampaikan Mangatas saat memimpin apel pagi secara virtual melalui Zoom yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, di lingkungan Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Wilayah Kerja Sulawesi Utara dan Wilayah Kerja Gorontalo, Senin (28/9/2026).
Mangatas menekankan, waktu efektif pelaksanaan kegiatan pada September semakin terbatas. Karena itu, seluruh jajarannya diminta segera memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai kegiatan terlambat dilaksanakan. Segera tuntaskan kegiatan yang sudah direncanakan dan lengkapi seluruh pertanggungjawabannya,” tegas Mangatas.
Ia juga meminta para Kepala Bagian, Kepala Bidang, serta Penanggung Jawab Wilayah maupun Koordinator Wilayah untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan kegiatan dan realisasi anggaran di masing-masing unit kerja.
Menurutnya, realisasi yang belum optimal pada September berpotensi menjadi beban pada pelaksanaan program triwulan IV. Karena itu, percepatan harus dilakukan secara terukur tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan akuntabilitas.
Mangatas mengingatkan, agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan segera dilengkapi laporan dan data dukung. Dokumen tersebut harus segera disampaikan secara berjenjang agar proses administrasi dan pertanggungjawaban tidak mengalami keterlambatan.
“Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, segera buat laporan dan lengkapi data dukungnya. Jangan sampai terlambat karena akan berpengaruh pada pelaksanaan dan evaluasi kinerja,”ujarnya.
Mangatas menegaskan, percepatan pelaksanaan kegiatan harus tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan.
Menurutnya, optimalisasi anggaran bukan sekadar mengejar capaian administrasi, tetapi harus menghasilkan pelaksanaan program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Apa yang kita laksanakan harus sesuai aturan dan ada hasilnya untuk masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Musba Bakri, menyampaikan perkembangan sejumlah kegiatan, termasuk capaian pengawasan yang telah mencapai 100 persen.
Musba juga meminta unit terkait segera melengkapi data dukung serta menyelesaikan pertanggungjawaban kegiatan yang masih berjalan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. (Tim Humas Wilker Gorontalo) (mcgorontaloprov/rls/akp)
