Pelatihan Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa tersebut digelar di Ballroom Afifa, Senin (28/9/2026), dan dibuka Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.
Selatpanjang, InfoPublik – Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kemampuan membedakan fakta, opini, dan informasi yang belum terverifikasi menjadi semakin penting. Kondisi itu mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar pelatihan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pendidikan, terhadap kerja jurnalistik.
Pelatihan Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa tersebut digelar di Ballroom Afifa, Senin (28/9/2026), dan dibuka Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kegiatan itu diikuti unsur Forkopimda, pengurus PWI Kepulauan Meranti, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala sekolah, narasumber, serta peserta pelatihan.
Muzamil mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima sekaligus menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga perlu diikuti kemampuan untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pers merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak program dan kebijakan yang harus diketahui masyarakat,” ujar Muzamil.
Menurutnya, pemahaman mengenai kerja wartawan dan media massa tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers. Pemerintah, sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat juga perlu memahami bagaimana informasi jurnalistik diproses dan disampaikan kepada publik.
Ia menilai media massa memiliki dua fungsi sekaligus, yakni menyampaikan informasi mengenai program pemerintah kepada masyarakat dan menyediakan ruang bagi kritik serta masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Hubungan pemerintah dengan media bukanlah hubungan untuk saling menguntungkan secara sepihak, tetapi merupakan kemitraan dalam membangun daerah dan mencerdaskan masyarakat,” katanya.
Muzamil juga mengingatkan pentingnya verifikasi informasi, terutama di tengah maraknya penyebaran informasi melalui media sosial.
Kepala Sekolah Jadi Sasaran Edukasi
Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti Wira Saputra mengatakan pelatihan tersebut sengaja menghadirkan para kepala sekolah untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara lembaga pendidikan dan insan pers.
Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme kerja jurnalistik dapat membantu sekolah menyikapi pemberitaan secara lebih proporsional. "Melalui kegiatan ini kami ingin membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara PWI dan seluruh satuan pendidikan yang tersebar di Kepulauan Meranti,” ujar Wira.
Wira menjelaskan, PWI Kepulauan Meranti sebelumnya telah menjalankan program PWI Go To School sejak 2014. Program tersebut menyasar peserta didik dengan memberikan edukasi mengenai peran dan fungsi pers.
Sementara itu, pelatihan kali ini menggunakan pendekatan berbeda dengan menjadikan kepala sekolah sebagai peserta. Mereka dibekali pemahaman mengenai dunia jurnalistik, media massa, serta cara membangun komunikasi yang sehat dengan wartawan.
Wira berharap kegiatan tersebut dapat diperluas ke berbagai unsur masyarakat, termasuk kepala sekolah dari jenjang pendidikan lainnya hingga kepala desa.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan langkah kecil ini dapat turut membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Muzamil juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi kritik dan kontrol sosial dari media maupun masyarakat. Namun, ia meminta kritik disampaikan secara etis, berimbang, dan disertai solusi.
“Pemerintahan ini tidak kami katakan sempurna. Ada kekurangan dan ada kelemahan. Tetapi mari kita mengkritik untuk membangun, mengkritisi dengan solusi, bukan hanya mencari-cari kesalahan,” ujarnya.
Menurut Muzamil, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah dan media perlu menjaga komunikasi agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.
Ia juga mengingatkan agar persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan diselesaikan sesuai ketentuan hukum, bukan dengan membangun ketakutan terhadap profesi wartawan.
“Negara ini adalah negara hukum. Kita bukan melindungi yang bersalah atau yang berpersoalan hukum. Tetapi mari kita selesaikan dengan cara-cara yang beretika dan baik,” katanya.
Muzamil berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat literasi media di Kepulauan Meranti sekaligus menciptakan pola komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pers. “Kalau kita ingin Meranti ini menjadi negeri yang unggul, agamis, dan sejahtera, kolaborasi harus terus dibangun,” pungkasnya.
