Sumenep Perkuat Eksekusi Kebijakan, 55 Pejabat Dilantik
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat kapasitas aparatur untuk memastikan kebijakan daerah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebanyak 55 pejabat administrator dan pengawas dilantik dan diambil sumpah/janjinya untuk memperkuat pelaksanaan tugas pada organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan. Mereka memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan diterjemahkan secara efektif hingga tingkat pelaksana.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menegaskan keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan keputusan, tetapi juga kemampuan aparatur menjalankan kebijakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Aparatur pemerintah harus memahami setiap kebijakan pemerintah daerah hingga tingkat pelaksana, agar terwujud dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Imam Hasyim di sela-sela Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dan Janji Pejabat Administrator dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jumat (25/9/2026).
Menurut Imam, pejabat administrator dan pengawas menjadi penghubung penting antara arah kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, mereka dituntut memahami prioritas pembangunan sekaligus mampu memastikan setiap jajaran bekerja sesuai target.
Kemampuan komunikasi dan koordinasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Setiap program harus memiliki langkah kerja yang jelas, pengawasan yang memadai, serta evaluasi untuk mengukur hasilnya.
“Kebijakan yang terancang dengan baik jangan hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus ada langkah konkret, pengawasan, dan evaluasi agar program benar-benar terlaksana sesuai target,” tegasnya.
Pendekatan tersebut sekaligus menempatkan pejabat administrator dan pengawas tidak sekadar sebagai pengelola administrasi pemerintahan. Mereka diharapkan mampu mengawal proses kerja, mengidentifikasi persoalan, dan memastikan program bergerak sesuai kebutuhan masyarakat.
Imam juga meminta aparatur pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Evaluasi program perlu dilakukan secara berkala agar pemerintah daerah dapat mengetahui apakah kebijakan dan kegiatan yang dijalankan masih sesuai dengan kebutuhan warga.
“Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut mampu melaksanakan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan membangun budaya kerja yang lebih inovatif, terbuka terhadap perbaikan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Sebanyak 55 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat administrator dan pengawas, mulai dari kepala bidang, kepala seksi, hingga kepala subbagian pada sejumlah OPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Imam Hasyim berharap para pejabat tersebut memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dan bekerja secara terarah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Penguatan aparatur ini diharapkan membuat rantai pelaksanaan kebijakan semakin efektif, mulai dari perencanaan, penerjemahan program, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dapat diukur dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
(Yasik/Fer)
