Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sisa waktu pelaksanaan kegiatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan arah pembangunan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Prioritas tersebut mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu.

“Sesuai RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu,” ucap Syahrial di Ruang Paripurna DPRD, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (24/9/2026).

Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah.

Penanganan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kemampuan keuangan daerah.

“Pemeliharaan dan perbaikan Jalan Datuk Setia Maharaja dilakukan secara bertahap. Penanganan konektivitas wilayah Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Pemprov Riau juga melakukan penyesuaian terhadap belanja modal infrastruktur untuk menyesuaikan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026.

“Belanja modal jalan jaringan irigasi dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026. Hal ini agar seluruh kegiatan infrastruktur dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel,” ungkap Syahrial.

Di bidang kesehatan, pembiayaan untuk program Universal Health Coverage (UHC) tetap dipertahankan, termasuk penyelesaian kewajiban kepada BPJS Kesehatan.

Syahrial mengatakan Pemprov Riau juga merencanakan penyesuaian skema pembiayaan UHC pada 2027 melalui pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami komitmen penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC),” terangnya.

Dalam upaya efisiensi, Pemprov Riau menyatakan rasionalisasi belanja aparatur tidak diarahkan untuk mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan rapat tatap muka menjadi sejumlah komponen yang akan ditekan.

“Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial,” tegasnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga tetap dipertahankan.

Menurut Syahrial, dukungan kepada UMKM tidak hanya diarahkan pada bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar.

“Program UMKM dipastikan tidak terbatas pada penyaluran bantuan modal, tetapi mencakup pendampingan kemandirian, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar,” pungkasnya.