Pemprov Riau Minta Dugaan Penimbunan BBM Ditindak, Pasokan Ditambah 28 Persen
Istimewa
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pertamina Patra Niaga menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau sekitar 28 persen serta menambah jumlah mobil tangki di tengah meningkatnya antrean kendaraan.
Langkah tersebut disampaikan dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (8/10/2026).
SF Hariyanto meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan distribusi BBM kepada masyarakat tetap lancar, khususnya pada SPBU yang mengalami antrean panjang.
Ia juga meminta pengawasan terhadap dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM oleh oknum diperkuat.
“Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan persoalan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas SF.
Menurutnya, antrean panjang tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
SF meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang ditempuh untuk mengatasi antrean.
“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi antrean ini. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tambahnya.
Pemprov Riau juga meminta koordinasi antara Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian diperkuat untuk mengurai antrean kendaraan di sekitar SPBU.
“Antrean panjang ini jangan sampai menghabiskan waktu masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BBM dengan aman dan tertib,” ujarnya.
Sementara itu, Fanda Chrismianto mengatakan pelayanan BBM dan elpiji membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
“Pertamina dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, tentu tidak pernah bisa sendirian. Kami membutuhkan support dan dukungan dari stakeholder yang ada di daerah untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” terangnya.
Terkait kondisi pasokan, Fanda mengatakan situasi geopolitik di Timur Tengah turut berdampak terhadap ketersediaan BBM subsidi maupun nonsubsidi serta memberikan tekanan terhadap beban anggaran.
Menurutnya, Pertamina telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga distribusi di Riau, termasuk menambah pasokan ke SPBU sekitar 28 persen dan meningkatkan jumlah mobil tangki.
“Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dan juga memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” jelasnya.
Fanda berharap koordinasi antara Pertamina dan Pemprov Riau terus diperkuat agar persoalan pelayanan energi di lapangan dapat segera ditangani.
“Pak Gubernur menyambut baik kami sebagai pejabat baru dan sangat terbuka untuk berkolaborasi serta bersinergi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pesan beliau agar kerja sama yang sudah baik ini terus dijaga, setiap permasalahan didiskusikan bersama, dicarikan solusinya bersama, dan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, SF juga meminta Pertamina menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah.
“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus kita pastikan berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina semakin baik,” tuturnya.