Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri peresmian serentak pembangunan peningkatan kualitas kawasan permukiman, perumahan, sarana umum, dan Posyandra yang dipusatkan di Lingkungan Jaga Baya, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (23/9/2026)/ (Biro Adpimpro Banten)
Banten, InfoPublik- Pemerintah Provinsi Banten terus meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan rumah layak huni, jalan lingkungan, drainase, serta sarana dan prasarana umum untuk menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan memiliki aksesibilitas yang baik.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri peresmian serentak pembangunan peningkatan kualitas kawasan permukiman, perumahan, sarana umum, dan Posyandu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang dipusatkan di Lingkungan Jaga Baya, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (23/9/2026).
Di Kelurahan Kemanisan, Pemprov Banten membangun 11 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025. Sementara di Kelurahan Sukawana dibangun sembilan RTLH. Penerima manfaat ditetapkan berdasarkan persyaratan, antara lain kategori desil serta status kepemilikan rumah dan tanah.
Selain RTLH, pembangunan di kedua wilayah tersebut mencakup jalan lingkungan beserta drainase sepanjang sekitar 2,4 kilometer.
Andra Soni menjelaskan, sebagian pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut usulan anggota DPRD Banten berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperoleh saat kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) maupun kegiatan reses.
"Jadi bapak ibu kalau ada keluhan, jika tidak bisa disampaikan kepada gubernur atau wali kota, silahkan sampaikan ke anggota DPRD dari Dapil-nya masing-masing. Insya Allah kita akan tindaklanjuti," kata dia.
Menurut dia, peresmian pembangunan juga menjadi momentum untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan.
"Kalau capaian program yang dilakukan pemerintah itu harus dilaporkan supaya masyarakat tahu, oh ternyata saya tidak sia-sia bayar pajak karena manfaat pembangunannya dirasakan," ujar dia.
Ia juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keterlibatan masyarakat, menurutnya, penting untuk membantu pemerintah dalam menjaga dan mengawasi fasilitas publik.
"Kita sama-sama merawat apa yang sudah baik ini," kata dia.
Secara keseluruhan, pada 2025 Pemprov Banten membangun jalan lingkungan sepanjang 407,432 kilometer, drainase lingkungan 75 kilometer, 12 unit toilet umum, 10 unit Posyandu, 22 unit gedung serbaguna, tiga unit masjid, dan 37 unit penerangan jalan umum (PJU).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten Rahmat Rugianto mengatakan, program peningkatan kualitas kawasan permukiman pada 2025 juga mencakup pembangunan 389 unit RTLH.
"Realisasi kita di tahun 2025 itu untuk peningkatan kawasan kumuh sebanyak 389 unit untuk RTLH, sama dengan target di tahun 2026," kata.dia.
Rahmat mengatakan, kebutuhan rumah di Provinsi Banten masih cukup tinggi. Karena itu, pihaknya akan terus mengoptimalkan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui sinergi dengan DPRD Banten dan seluruh pemangku kepentingan.
"Usulan yang masuk sampai saat ini sudah mencapai sekitar 8.000. Kita akan lakukan verifikasi secara detail termasuk kesesuaian dengan Desil dan luas lahannya," ujar dia.
(Mills/MC Banten)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
