Banten, InfoPublik- Pemerintah Provinsi Banten memperkuat sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi mundurnya awal musim hujan hingga sekitar satu bulan yang berpotensi memperpanjang periode kemarau di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dilakukan setelah Gubernur Banten Andra Soni menerima paparan dinamika iklim dari jajaran Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan K.H. Syam’un Nomor 5, Kota Serang, Rabu (7/10/2026).

“Perlu diantisipasi mundurnya musim hujan dan dampak kekeringan ini sejak dini,” ujar Andra Soni.

Menurut dia, informasi cuaca dan iklim dari BMKG menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah mitigasi. Hal tersebut terutama untuk menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih, ancaman terhadap sektor pertanian dan kesehatan, serta potensi bencana hidrometeorologi.

Saat ini, Pemprov Banten memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan BMKG untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Langkah tersebut dilakukan agar strategi penanganan dapat disiapkan sebelum dampak kemarau meluas.

Plt. Kepala BBMKG Wilayah II Ana Oktavia Setiowati menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, awal musim hujan tahun ini diprakirakan mundur hingga tiga dasarian atau sekitar satu bulan dibandingkan dengan kondisi normal.

Ia merinci, wilayah Banten bagian selatan, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November. Sementara itu, wilayah Banten bagian utara diprediksi baru mengalami musim hujan pada Desember.

Menurut Ana, mundurnya musim hujan berkaitan erat dengan fenomena El Nino yang memicu perpanjangan periode kemarau. Kondisi tersebut berdampak pada penyusutan ketersediaan air bersih, perlunya penyesuaian pola tanam, hingga peningkatan risiko gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Ia juga mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi ketika hujan mulai turun setelah periode kering. Kondisi tanah yang kering dan merekah dapat meningkatkan risiko bencana ketika terjadi hujan berintensitas tinggi, terutama di wilayah rawan tanah longsor.

“Oleh karena itu, BMKG dan pemerintah daerah akan melakukan survei bersama,” tuturnya.

Survei tersebut bertujuan memetakan wilayah prioritas penanganan berdasarkan kondisi faktual di masing-masing daerah.
Menindaklanjuti paparan tersebut, Andra Soni memastikan Pemprov Banten telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

Pemprov Banten juga menyiagakan opsi penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk membantu pengisian debit waduk, termasuk Bendungan Karian, apabila hasil kajian BMKG dan kondisi atmosfer memungkinkan.

Langkah mitigasi tersebut merupakan bagian dari upaya mengubah pola penanganan bencana dari yang semula responsif pascabencana menjadi antisipatif sejak dini. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data, peralatan, dan keahlian BMKG.

(Mills/MC Banten)