Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno, dalam kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kota Palangka Raya yang dilaksanakan bersama Borneo Nature Foundation (BNF) di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026). - Foto: Mc.Palangka Raya
Palangka Raya, InfoPublik – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya mendorong penguatan langkah adaptasi dan mitigasi sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko kebencanaan di daerah.
Demikian pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno, dalam kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kota Palangka Raya yang dilaksanakan bersama Borneo Nature Foundation (BNF) di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).
Untung mengatakan, perubahan iklim memberikan tantangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan dan program yang tepat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan upaya adaptasi dan mitigasi berjalan secara beriringan.
“Adaptasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana. Sementara itu, mitigasi diarahkan untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca,” jelasnya.
Menurutnya, mitigasi juga perlu diarahkan pada upaya menjaga dan memperkuat fungsi ekosistem. Hal tersebut menjadi penting mengingat Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah dengan sejumlah tantangan lingkungan, termasuk kawasan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah pengembangan Program Kampung Iklim atau Proklim. Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah.
“Berbagai upaya tersebut telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemerintah daerah maupun kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak,” katanya.
Selain penguatan aksi di tingkat masyarakat, DLH juga mendorong penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Salah satunya melalui Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) untuk mengetahui sumber serta besaran emisi yang ada.
Dengan data emisi yang lebih terukur, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan penurunan emisi secara lebih terarah. Pendekatan berbasis data tersebut juga diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim.
Untung menambahkan, keberhasilan menghadapi perubahan iklim tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting.
“Pemerintah Kota Palangka Raya tentu sangat terbuka terhadap kolaborasi dan kemitraan dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya. (MC. Kota Palangka Raya/Nitra)
