Penutupan kegiatan Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Rantai Pasok Bahan Pangan dalam Rangka Mendukung Program MBG. (foto Oman)
Kota Gorontalo, InfoPublik — Penguatan jejaring keamanan pangan dan rantai pasok bahan pangan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi segera ditindaklanjuti dengan menghubungkan potensi produksi pangan daerah dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario pada saat menutup kegiatan Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Rantai Pasok Bahan Pangan dalam Rangka Mendukung Program MBG, yang berlangsung di Azlea Convention Center, Kamis (17/9/2026).
Muljady menegaskan, agar ekosistem pangan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha pertanian, produsen, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok dapat terbangun dengan baik dan saling terhubung.
"Potensi pelaku usaha pertanian di daerah pada dasarnya telah tersedia dan memiliki kesiapan untuk mendukung kebutuhan pangan. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah terbukanya akses antara pelaku usaha dengan pasar atau kebutuhan dalam ekosistem Program MBG," ungkap Muljady.
Ia berharap hasil pertemuan yang telah dilaksanakan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret. Tidak hanya dalam bentuk koordinasi, tetapi juga menghasilkan keterhubungan antara pelaku usaha pertanian dengan kebutuhan bahan pangan untuk SPPG.
Target tersebut menjadi dorongan agar setiap pihak yang terlibat dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama dan kebutuhan rantai pasok yang telah dibahas selama kegiatan.
Selain persoalan akses, Kepala Dinas juga menyoroti berbagai kendala administratif yang berpotensi menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam rantai pasok. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi yang dapat mempermudah proses tanpa mengabaikan ketentuan keamanan dan mutu pangan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan membangun rantai pasok pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pertanian, produsen pangan, SPPG, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam aspek kesehatan, keamanan dan mutu pangan.
"Melalui kolaborasi tersebut, potensi produksi pangan Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi data produksi, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem penyediaan pangan yang berkelanjutan", pungkas Muljady.(mcgorontaloprov/nancy/oman)
