Sumenep Perkuat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Wilayah
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan menggeser fokus dari bantuan sosial semata menuju pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kantong-kantong kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, karakteristik geografis Sumenep membutuhkan intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif kepada Media Center, Rabu (16/9/2026).
Strategi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Arif menjelaskan, Pemkab Sumenep menetapkan tiga kerangka utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ketiganya dijalankan melalui integrasi program lintas sektor dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis penentuan sasaran.
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Namun, capaian tersebut dinilai perlu dilanjutkan dengan intervensi yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. “Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Arif.
Untuk mengurangi beban pengeluaran, pemerintah daerah menjalankan sejumlah program, antara lain Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
Sementara peningkatan pendapatan ditempuh melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, disertai pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya.
Bappeda juga mendorong Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL) dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena kemiskinan memiliki dimensi yang saling berkaitan. Intervensi perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses pekerjaan, produktivitas, layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal.
FGD melibatkan OPD pemangku kepentingan serta camat wilayah daratan. Pembahasan juga mencakup kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, serta pendekatan sosiokultural masyarakat Madura.
Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya dapat mengajukan pemutakhiran melalui mekanisme resmi, antara lain melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data yang tersedia.
Pemutakhiran tersebut sejalan dengan kebijakan DTSEN. Masyarakat dapat menggunakan kanal resmi seperti Cek Bansos Kementerian Sosial, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta layanan Cek DTSEN BPS.
Handoyo mengingatkan, pengajuan perbaikan data tidak otomatis mengubah posisi desil. Penentuan desil mempertimbangkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi masyarakat melalui proses pemeringkatan yang berlaku.
“Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada akhirnya, pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya.
Dengan pendekatan berbasis wilayah, pemberdayaan ekonomi, dan pemutakhiran data, Pemkab Sumenep berupaya memastikan penanggulangan kemiskinan tidak hanya merespons kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kerentanan secara berkelanjutan.
(Yasik/Fer)
