Evaluasi SAKIP Barito Kuala Temukan Sembilan Masalah Kinerja
Bupati Barito Kuala Serahkan LHE SAKIP 2026, Dorong ASN Berorientasi Hasil
Marabahan, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memperkuat manajemen kinerja aparatur setelah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026 menemukan sembilan persoalan utama yang masih perlu dibenahi.
Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi mengatakan evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memastikan kinerja perangkat daerah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“SAKIP bukan sekadar kewajiban penyusunan dokumen, melainkan alat pengendalian pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bahrul Ilmi saat menyampaikan amanat pada upacara di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (14/9/2026).
Menurut Bahrul, komitmen perangkat daerah dalam membangun manajemen kinerja mulai menunjukkan perkembangan. Namun, sejumlah persoalan masih membutuhkan perbaikan agar perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja berjalan lebih terintegrasi.
Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Pemkab Barito Kuala menetapkan tujuh langkah perbaikan. Salah satunya menyelaraskan dokumen kinerja agar sasaran pembangunan antarperangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas.
Pemkab juga mendorong perubahan orientasi kerja dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi pencapaian hasil (result-oriented). Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan perangkat daerah tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi dari capaian dan dampaknya terhadap masyarakat.
Bahrul juga meminta setiap perangkat daerah melakukan pemantauan terhadap rencana aksi secara berkala, minimal setiap triwulan. Monitoring tersebut diperlukan agar hambatan dapat diketahui lebih dini dan segera ditindaklanjuti.
Perbaikan berikutnya mencakup penguatan sistem data yang terintegrasi, peningkatan kualitas evaluasi internal, serta penguatan peran pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memastikan target kinerja benar-benar tercapai.
Langkah tersebut diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan hasil pembangunan.
Hasil evaluasi SAKIP 2026 juga menunjukkan perkembangan positif di sejumlah perangkat daerah. Sebanyak 11 SKPD mencatat kenaikan nilai dan menerima piagam penghargaan. Pada tingkat kecamatan, lima kecamatan juga mengalami peningkatan nilai. Satu kecamatan di antaranya memperoleh piagam penghargaan atas capaian tersebut.
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2026 kemudian diserahkan secara simbolis oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Barito Kuala kepada perwakilan SKPD dan kecamatan.
Bagi Pemkab Barito Kuala, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas tata kelola kinerja secara berkelanjutan. Orientasi akhirnya bukan sekadar meningkatkan nilai evaluasi, melainkan memastikan program dan anggaran pemerintah benar-benar menghasilkan keluaran serta manfaat yang terukur bagi masyarakat.
(diskominfo)
