Bireuen, InfoPublik - Bupati Bireuen Mukhlis menyoroti. kedisiplinan dan kinerja personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Bireuen. Ia meminta seluruh personel meningkatkan disiplin, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas.
Penegasan itu disampaikan Mukhlis saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memberikan pengarahan di Aula Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Senin (14/9/2026).
Bupati didampingi Wakil Bupati Bireuen Razuardi, Inspektur Kabupaten Bireuen, Kepala BKPSDM, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa).
Dalam arahannya, Mukhlis menekankan pentingnya kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Menurutnya, kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer.
“Kedisiplinan adalah kunci utama. Apalagi bagi Satpol PP dan WH yang memiliki fungsi strategis dalam menertibkan dan mendisiplinkan seluruh pegawai Pemkab Bireuen serta menjaga ketertiban di masyarakat. Jangan sampai aparatur yang bertugas mendisiplinkan pihak lain justru tidak disiplin,” ujar Mukhlis.
Ia juga menilai pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan WH masih perlu dibenahi secara menyeluruh. Pembenahan mencakup pengamanan aset dan fasilitas pemerintah, pengawasan kawasan perkotaan, hingga penertiban berbagai pelanggaran ketertiban umum.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah keberadaan lapak pedagang yang menggunakan trotoar dan jalan protokol sehingga mengganggu fungsi fasilitas umum.
Mukhlis meminta seluruh personel bekerja secara jujur dan berintegritas. Ia juga mengingatkan agar hak yang diterima, termasuk gaji dan dukungan operasional, diimbangi dengan kewajiban serta kinerja nyata di lapangan.
“Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran operasional dan gaji yang tidak sedikit untuk Satpol PP dan WH. Karena itu, pertanyakan pada diri sendiri, apakah kinerja kita sudah sepadan dengan apa yang kita terima? Jangan sampai kita menerima hak dari rezeki yang tidak halal akibat melalaikan tugas,” tegasnya.
Selain persoalan internal, Mukhlis memaparkan tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bireuen akibat pemotongan dan penyesuaian sejumlah dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Desa.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen bekerja lebih keras, efektif, dan profesional. Setiap anggaran harus diikuti dengan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir pengarahan, Mukhlis meminta Satpol PP dan WH segera menindaklanjuti berbagai catatan evaluasi yang telah disampaikan. Ia menegaskan, Satpol PP dan WH harus kembali menjalankan fungsi sebagai penegak aturan dan penjaga ketertiban di Kabupaten Bireuen.
Dengan pembenahan tersebut, kinerja Satpol PP dan WH diharapkan semakin efektif dalam menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.