Realisasi Pembangunan Belum Capai Target, Pemkot Padang Evaluasi OPD
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang mengevaluasi realisasi pembangunan 2026 yang hingga Agustus belum mencapai target yang ditetapkan. Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki perencanaan dan mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan tidak berhenti di atas kertas. Evaluasi tersebut menjadi salah satu fokus Monthly Meeting seluruh OPD yang dipimpin Fadly Amran di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi memaparkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026 per Agustus yang masih berada di bawah target.
Menanggapi kondisi tersebut, Fadly meminta OPD memastikan target yang ditetapkan sejak awal benar-benar realistis dan sesuai dengan kapasitas pelaksanaan. “Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.
Selain mengevaluasi kinerja pembangunan, Pemkot Padang membahas sejumlah program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya Smart Surau yang tahun ini memberikan bantuan hibah kepada 26 masjid untuk pembangunan ruang digital dan penyediaan Wi-Fi gratis.
Fadly meminta bantuan tersebut tidak sekadar menghasilkan fasilitas digital, tetapi benar-benar menghadirkan ruang yang nyaman dan layak bagi anak-anak untuk belajar. “Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.
Penekanan pada kualitas fasilitas menjadi penting agar investasi pemerintah daerah tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menghasilkan ruang pembelajaran yang benar-benar digunakan masyarakat.
Pemkot Padang juga mempercepat penyaluran bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir Sumatra pada November 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius menyampaikan, Padang memperoleh alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total nilai Rp9,6 miliar.
Fadly meminta proses pendataan dilakukan secara akurat agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha terdampak yang terlewat. “Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Ketepatan data menjadi kunci agar program pemulihan tidak hanya cepat disalurkan, tetapi juga menjangkau pelaku usaha yang benar-benar mengalami dampak bencana.
Di sektor perlindungan sosial, Pemkot Padang juga menyiapkan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatra yang dipilih sebagai daerah percontohan program tersebut.
Digitalisasi diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyaluran bansos. Namun, Fadly mengingatkan agar transformasi digital tidak justru membuat warga yang belum terjangkau teknologi semakin sulit mengakses layanan.
Ia meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh warga yang berhak memperoleh layanan sosial dapat teridentifikasi.
Selain program tersebut, Fadly meminta kepala OPD mulai menyiapkan agenda pembangunan 2027 dengan orientasi menjadikan Padang sebagai kota pintar dan kota sehat. Pemerintah daerah juga akan melanjutkan sejumlah agenda, antara lain kerja sama dengan Hildesheim, bantuan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, bantuan spesifik BAZNAS, penataan keindahan kota, penerapan KUHP, serta penanganan narkoba.
Fadly juga mendorong OPD tidak hanya mengandalkan APBD dalam menjalankan program pembangunan. “Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendapatan lainnya,” pungkasnya.
Evaluasi tersebut menempatkan percepatan pembangunan, ketepatan sasaran bantuan, kualitas layanan publik, dan inovasi pendanaan sebagai pekerjaan yang harus dikawal OPD hingga akhir 2026 sekaligus menjadi pijakan penyusunan program 2027.
(Mul)
~ 📤 by Ju
