Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). (foto Owan)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menegaskan, bahwa kondisi kekeringan dan Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah membutuhkan penanganan secara bersama-sama.
Menurutnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kondisi tersebut. Dukungan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua stakeholder,” ujar Sofian, Minggu (13/9/2026)
Ia menjelaskan, Pemprov Gorontalo telah menetapkan kondisi darurat kekeringan dan Karhutla. Dengan penetapan tersebut, koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak perlu terus diperkuat.
Sedangkan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) siap mengambil bagian dalam penanganan dampak kekeringan, khususnya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsosdukcapil, Sujono Said Antule, mengatakan pada Agustus sampai dengan September telah menyalurkan air bersih di tiga Kabupaten sejumlah 198 ribu liter air bersih.
Distribusi air meliputi Desa Bukit Aren 8 ribu liter, Desa Boliyohuto 50rb liter dan Desa Suwawa Selatan 90 ribu liter serta Desa Gentuma 50 rb liter dengan total 198 ribu liter.
"Dinsosdukcapil siap mendukung langkah pemerintah dalam penanganan kekeringan, terutama berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Sujono.
Ia menambahkan, keberadaan kelompok rentan menjadi salah satu perhatian dalam penanganan bencana. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan dan pelayanan sosial.(mcgorontaloprov/owan)
