SKALA-Pemprov Gorontalo Perkuat Tata Kelola Data

Kota Gorontalo, InfoPublik -  Perwakilan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Layanan Dasar di Gorontalo (SKALA), Ahmad Djalil, mengatakan pelaksanaan Gorontalo Satu Data merupakan upaya untuk mewujudkan data daerah yang akurat,  serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan.

"Penyelenggaraan Satu Data merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu OPD. Seluruh unsur yang terlibat dalam Satgas Gorontalo Satu Data memiliki peran penting sesuai tugas dan kewenangannya," kata Ahmad Djalil pada rapat Pembahasan dan Sinergitas Gorontalo Satu Data (GSD) Provinsi Gorontalo, Jumat (11/9/2026).

Rapat dilaksanakan di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo.

Pertemuan dipimpin Kepala Dinas PPPA-PMD Yana Yanti Suleman dan dihadiri unsur/perwakilan dari Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, serta SKALA. Kegiatan juga dilaksanakan dengan dukungan komunikasi melalui Zoom Meeting.

Pembahasan difokuskan pada permasalahan, penguatan koordinasi, pembagian peran, serta sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan Gorontalo Satu Data.

Dalam rapat tersebut juga diidentifikasi sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain masih terdapat data sektoral yang belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala, adanya perbedaan data antar-OPD yang membutuhkan sinkronisasi, metadata yang belum seluruhnya lengkap, serta mekanisme verifikasi dan validasi yang masih perlu diperkuat.

Selain itu, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antar-OPD, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga menjadi perhatian dalam pembahasan.

Sementara itu Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo,  Yana Suleman menegaskan  perlu adanya kejelasan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Gorontalo Satu Data.

Ia menekankan bahwa Dinas PPPA-PMD bukan merupakan penanggung jawab utama keseluruhan penyelenggaraan Gorontalo Satu Data Provinsi Gorontalo. Fungsi sebagai Walidata Daerah harus dijalankan oleh perangkat daerah yang memang memiliki kewenangan sesuai ketentuan penyelenggaraan Satu Data.

“Jangan sampai karena kami memiliki dan mengelola data sektoral, kemudian seluruh tanggung jawab Gorontalo Satu Data dibebankan kepada Dinas PPPA-PMD. tetapi pengelolaan Satu Data secara keseluruhan membutuhkan pembagian peran yang jelas dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Yana.

Menurut Yana keberhasilan Gorontalo Satu Data sangat ditentukan oleh kejelasan fungsi masing-masing unsur. Bappeda Provinsi Gorontalo memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, mendorong pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan. (mcgorontaloprov/fahmi)