Green For Riau Jadi Jalan Menjembatani Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan

Pekanbaru, InfoPublik — Provinsi Riau masih menghadapi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp11,4 triliun untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030, sehingga pembiayaan iklim dinilai semakin penting untuk menjaga hutan dan ekosistem sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam High Level Meeting Green For Riau Initiative di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (7/9/2026).

Melalui Green For Riau Initiative, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pembangunan rendah emisi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan hutan, gambut, dan keanekaragaman hayati merupakan aset strategis yang harus dijaga untuk menopang pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Riau tidak harus memilih antara economic growth dan environmental protection. Keduanya harus berjalan seiring dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, inklusif, rendah emisi, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Syahrial, salah satu tantangan utama untuk mewujudkan agenda pembangunan rendah emisi adalah besarnya kebutuhan pembiayaan.

Kesenjangan pendanaan untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 di Riau disebut masih mencapai sekitar Rp11,4 triliun. Karena itu, pembiayaan iklim menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat perlindungan lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Pembiayaan iklim bagi Riau bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, upaya menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Haruni Krisnawati, mengatakan Riau memiliki posisi strategis dalam agenda kehutanan dan perubahan iklim nasional.

Bentang alam Riau mencakup hutan tropis, ekosistem gambut, mangrove, serta kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar kegiatan ekonomi dapat berkembang tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Riau memiliki posisi strategis dalam agenda kehutanan dan perubahan iklim Indonesia. Karena itu, pengelolaan bentang alamnya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kolaborasi lintas sektor yang konsisten,” tuturnya.

Menurut Haruni, berbagai tekanan terhadap bentang alam Riau perlu direspons melalui pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

REDD+ berbasis yurisdiksi menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong penurunan emisi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Perlindungan hutan dan ekosistem harus berjalan bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan aksi iklim juga ditentukan oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat di tingkat tapak,” tutup Haruni.