Pemprov Riau Raih Peringkat III Indeks Reformasi Hukum 2026
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih peringkat III dalam kategori Indeks Reformasi Hukum (IRH) Terbaik Tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari apresiasi Kementerian Hukum Republik Indonesia atas kontribusi dan sinergi Pemprov Riau dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembangunan hukum di daerah.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Rabu (19/8/2026).
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menerima penghargaan tersebut mewakili Pemprov Riau.
Dalam penilaian IRH Terbaik Tahun 2026, peringkat I diraih Pemerintah Kabupaten Kampar, disusul Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di peringkat II dan Pemprov Riau di peringkat III.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus cerminan pentingnya kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin luas dan berdampak,” ujar Rudy.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat di Provinsi Riau.
Selain capaian IRH, Pemprov Riau juga mendapat apresiasi sebagai mitra kerja Kementerian Hukum atas kontribusi dan sinergi dalam harmonisasi hukum, pembinaan dan penegakan hukum, pelayanan kekayaan intelektual, Administrasi Hukum Umum, serta penyuluhan hukum.
Apresiasi tersebut juga mencakup dukungan Pemprov Riau terhadap pelaksanaan mediasi paralegal melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan.
“Serta dukungan terhadap pelaksanaan mediasi paralegal melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum diharapkan terus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan reformasi hukum di Provinsi Riau.
