Lembaga Sosial Dinilai Berperan Strategis Menjangkau Masyarakat Rentan di Kalbar
Istimewa
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan program kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (3/6/2026).
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan sosial tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tentu terdapat keterbatasan. Karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujarnya.
Menurut Harisson, keberadaan LKS selama ini menjadi mitra strategis pemerintah karena hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada kelompok yang membutuhkan.
“Bapak dan Ibu yang tergabung dalam lembaga kesejahteraan sosial bekerja langsung di lapangan dan sangat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan bantuan sosial,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menyinergikan program-program yang dijalankan LKS dengan kebijakan pemerintah daerah serta program tanggung jawab sosial perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Kita ingin program-program lembaga sosial dapat diketahui pemerintah maupun dunia usaha. Program yang baik perlu dipetakan bersama agar memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran,” jelasnya.
Harisson menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui perangkat daerah terkait akan terus membuka ruang koordinasi sehingga berbagai usulan dan kebutuhan lembaga sosial dapat tersampaikan secara optimal.
Ia juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini berperan dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR.
“CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Harisson mengingatkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan, masih terdapat sejumlah persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama.
“Kita bersyukur angka kemiskinan di Kalbar terus menurun, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan,” ungkapnya.
Kelompok rentan yang dimaksud antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta kelompok masyarakat lainnya yang memerlukan dukungan sosial.
Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan relawan LKS atas dedikasi yang telah diberikan dalam membantu masyarakat.
“Semoga kerja sama dan sinergi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik,” tutupnya.
(wnd/ica).
