Kepala Kantor Pos Raja Ampat, Gede Sudiarta (Foto: Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)
Raja Ampat, InfoPublik — Kantor Pos Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial pemerintah 2025. Kepala Kantor Pos Raja Ampat, Gede Sudiarta, menjelaskan bahwa pihaknya menangani dua program sekaligus, yaitu BPNT–PKH dan BLT Kesra.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, Senin (8/12/2025), ia menyampaikan bahwa penyaluran BPNT–PKH (Bantuan Pangan Non-Tunai – Program Keluarga Harapan) telah dilaksanakan dalam empat tahap dan seluruhnya rampung pada 25 November 2025. Jumlah penerima setiap tahap berbeda-beda.
"Jumlah KPM tiap tahap itu naik turun. Untuk tahap IV kemarin ada 4.285 KPM. Rata-rata per tahap di kisaran tiga sampai empat ribu penerima," jelasnya.
Ia menambahkan, "Jumlah PKH naik turun tergantung jumlah anggota keluarga. Sedangkan BPNT nilainya tetap, yaitu Rp600 ribu per tahap."
Selain itu, Kantor Pos juga menyalurkan BLT Kesra 2025, program yang baru pertama kali berjalan tahun ini. Pada tahap pertama, sedikitnya 3.831 KPM terdata sebagai penerima di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat.
Penyaluran BLT Kesra berlangsung sejak 28 November hingga 10 Desember 2025. "Awalnya ditutup tanggal 8 Desember, tapi diperpanjang hingga 10 Desember. Waktunya tinggal dua hari," ujar Gede.
Ia mengimbau penerima yang belum mengambil bantuan untuk segera hadir.
"Bagi KPM yang belum sempat datang, saya harapkan segera ke kantor pos. Pesan saya, penerima PKH belum tentu otomatis menerima BLT Kesra, karena sebagian besar yang sudah terima BPNT PKH tidak mendapatkan BLT Kesra," tegasnya.
Untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh penerima, Kantor Pos menurunkan tim ke kampung-kampung. Nama penerima dibacakan langsung di lokasi dan bantuan diserahkan di tempat. Sementara untuk wilayah Waisai dan sekitarnya, yakni Saporkren, Sapordanco, Warmasen, Bonkawir, Warsamdin hingga Lopintol, daftar penerima ditempel di kantor pos.
Hingga dua hari menjelang penutupan, capaian penyaluran BLT Kesra mencapai 70 persen. Gede menyebut sebagian besar penerima yang belum mengambil bantuan berada di wilayah kota.
"Per KPM menerima Rp900 ribu, dan ini hanya satu kali di tahun 2025. Semoga ada lagi tahun depan," ucapnya.
Ia kembali mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak.
"Gunakan uang dengan bijak. Yang belum menerima, silakan cek nama dan datang membawa identitas seperti KTP atau KK," tutupnya.
(Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)
