Merauke, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Selatan menyatakan, terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam sistem pengawasan pemilu di wilayahnya.
Kendala utama yang dihadapi seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kondisi geografis yang sulit, sehingga menyulitkan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh tahapan pemilihan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, dalam Diskusi dan Penguatan Kapasitas yang digelar di Swiss-Belhotel Merauke, pada Jumat (24/10/2024).
Forum yang berlangsung hingga Sabtu (25/10/2024) itu mengusung tema "Meneguhkan Sinergitas untuk Membangun Demokrasi Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Berkeadilan dan Bermartabat."
Kegiatan itu bertujuan menyatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, partai politik, media massa, serta tokoh masyarakat.
Marman menegaskan, forum itu bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di semua level Bawaslu, dari pusat hingga daerah.
Selain itu, pertemuan itu juga untuk menyamakan persepsi antara pengawas pemilu dan seluruh mitra kerjanya, agar pengawasan ke depan bisa lebih kompak, konkret, dan sesuai regulasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, serta bermartabat.
Dukungan untuk kolaborasi ini juga datang dari Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dayanto.
Daryanto menekankan, agar forum itu dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman pengawasan dan menyusun catatan perbaikan ke depan.
Harapannya, pertemuan itu tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar mampu berkontribusi pada penguatan demokrasi, baik di tingkat Papua maupun nasional.
Kehadiran Anggota Komisi II DPR RI, Indra Jaya, semakin menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga.
Indra Jaya mengatakan, Komisi II DPR RI memiliki tanggung jawab dalam bidang politik bersama dengan KPU dan Bawaslu.
Kehadirannya dalam forum itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan yang diamanatkan kepada DPR.
(McMrk/geet/Af)
