Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam menyampaikan pidato pada rapat penetapan dan pengesahan dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2024 dihadapan DPRK Raja Ampat, Kamis (12/6/2025) (foto: Dok. MC.Raja Ampat)
Raja Ampat, IntoPublik – Empat fraksi DPRK Raja Ampat, yakni Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Fraksi Hati Nurani Indonesia, Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera, dan Fraksi PENA, menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 .
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengatakan bahwa dokumen LKPJ yang telah dibahas dan disahkan bersama ini mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat sepanjang 2024. Ia juga mengapresiasi sinergi positif yang terjalin bersama DPRK dalam proses penyusunan dan pembahasan laporan tersebut.
“Dokumen ini memuat pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta berbagai program dan kegiatan yang kami laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” ungkap Bupati Raja Ampat dalam Rapat Paripurna DPRK yang digelar di ruang rapat DPRK, Raja Ampat, pada Kamis (12/6/2025).
Orideko menekankan pentingnya menjadikan kritik dan saran dari DPRK sebagai bahan evaluasi demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
Ia juga menyinggung tantangan besar yang tengah dihadapi Raja Ampat, termasuk keterbatasan akses antar pulau, pembangunan SDM, serta dilema antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Terkait isu pertambangan yang belakangan mencuat, Orideko menyampaikan keprihatinannya. Ia mengingatkan bahwa polemik tambang bukan persoalan sederhana antara setuju atau tidak setuju, tetapi persoalan keberlanjutan hidup masyarakat Raja Ampat di masa depan.
“Saya memahami bahwa sebagian masyarakat mengharapkan terbukanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi melalui pertambangan. Namun kita harus jujur bahwa di banyak daerah, pertambangan hanya membawa keuntungan sesaat bagi segelintir pihak, tapi meninggalkan kerusakan permanen dan penderitaan jangka panjang bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Oleh karena itu, Orideko mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan dengan bijak arah pembangunan Raja Ampat ke depan agar tidak mengorbankan nilai-nilai luhur dan lingkungan yang telah diwariskan oleh leluhur.
Selain itu, Ia mengajak para tokoh adat untuk terus menjaga kearifan lokal seperti sistem sasi dan nilai-nilai adat yang selama ini menjadi benteng terakhir pelestarian alam Raja Ampat.
“Nilai-nilai adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan fondasi keberlanjutan kita bersama. Mari kita jaga alam ini untuk anak cucu kita,” pungkas Bupati Raja Ampat.
Rapat Paripurna kesatu masa sidang pertama DPRK Raja Ampat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Raja Ampat, Muhammad Taufik Sarasa, didampingi Wakil Ketua I Yehuda Manggarai dan Wakil Ketua II Bermon Sauyai.
Turut hadir Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, Sekretaris Daerah Yusup Salim, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda setempat.
Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat
