Ket: Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim (kiri) memberi arahan pada kegiatan orientasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029 di Aula Bappeda Raja Ampat, Rabu (14/5/2025)( dok. MC.Kab.Raja Ampat)
Raja Ampat, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029. Langkah ini diambil untuk memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan tantangan zaman.
“Orientasi ini bukan sekadar mendengar paparan, tapi menjadi ruang diskusi aktif antar bidang. Kami ingin semua perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap arah pembangunan daerah, dengan konsep yang betul-betul aplikatif,” jelas Sekretaris Daerah Raja Ampat, Yusup Salim, saat membuka kegiatan orientasi penyusunan RPJMD di Aula BP4RD, pada Rabu (14/5/2025).
Kerja sama dengan UGM ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya, yang dinilai berhasil merancang dokumen perencanaan pembangunan berbasis data dan analisis strategis. Seluruh OPD diundang hadir agar proses penyusunan tidak bersifat sektoral, melainkan menyatu dalam satu visi pembangunan daerah.
RPJMD ini akan menjadi dokumen rujukan utama selama masa kepemimpinan Bupati Orideko I. Burdam dan Wakil Bupati Mansyur Syahdan. Setelah orientasi, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan forum uji publik yang melibatkan OPD, tokoh masyarakat, LSM, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu tantangan dalam penyusunan RPJMD kali ini adalah menyesuaikan struktur dokumen dengan kondisi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru. Dokumen perencanaan juga harus selaras dengan arah pembangunan pusat dan provinsi agar mudah direviu dan ditindaklanjuti.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh jajaran OPD, bukan hanya pimpinan dan sekretaris, tetapi juga para kasubag program. “Kita ingin pola pikirnya selaras. Program yang disusun harus berakar dari visi dan misi kepala daerah,” ujar Yusup.
Beberapa isu strategis pun mengemuka dalam orientasi ini. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sesuai harapan menjadi perhatian. Sektor ekonomi akan dikaji ulang untuk mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan solusi yang tepat.
Selain itu, pariwisata yang telah mendunia pun dinilai belum memberi dampak ekonomi yang berarti bagi masyarakat bawah. “Sebagian besar kebutuhan wisatawan, seperti buah, daging, dan sayuran, masih dipasok dari luar, terutama Kota Sorong. Ini harus menjadi titik balik untuk mempersiapkan produksi lokal dengan standar yang layak,” jelasnya.
Persoalan sampah juga menjadi sorotan. Sekda berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan terobosan untuk menjadikan Waisai sebagai kota yang bersih dan nyaman. Salah satu usulan adalah pengadaan kapal pembersih laut yang bisa didorong melalui program CSR dari para pengusaha lokal.
Dalam konteks pembangunan kampung, Bupati Orideko menargetkan dalam satu tahun pertama ada 5–10 kampung yang memiliki BUMDes unggulan. Namun, kendala utama masih seputar akses pasar. “Masyarakat punya potensi, tapi pasar belum terbuka. Jika begitu, minimal transportasinya dulu kita siapkan,” pungkas Sekda.
(Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)
