Sabtu, 22 Maret 2025 19:3:8

Hingga Februari 2025, Pendapatan Negara Jatim Capai Rp 36,31 Triliun

: Sugeng Pamilu Karyawan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur. Dok. Pajak Jatim


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Jumat, 21 Maret 2025 | 03:29 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 148


Jatim Newsroom- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Jawa Timur hingga Februari 2025 mencapai Rp36,31 triliun atau 13,49 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 269,20 triliun. Hal ini menunjukkan tren positif dalam penerimaan negara di awal tahun.  

Menurut Sugeng Pamilu Karyawan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur, Kamis (20/3/2025) menyampaikan, bahwa pendapatan negara tersebut berasal dari dua komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Penerimaan perpajakan telah terealisasi sebesar Rp 34,95 triliun atau 13,24 persen dari target, sementara PNBP telah mencapai Rp1,36 triliun atau 25,6 persen dari target Rp5,3 triliun," jelasnya.  

Dalam komponen penerimaan perpajakan, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencapai Rp13,07 triliun atau 11,39 persen dari target. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyumbang Rp21,88 triliun atau 14,71 persen dari target.  

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Februari 2025 telah mencapai Rp19,38 triliun atau 15,49 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. "Kinerja belanja negara terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3,6 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp 15,78 triliun," tambah Sugeng.  

Dengan tren positif dalam realisasi APBN ini, pemerintah optimis bahwa kinerja keuangan negara di Jawa Timur akan terus meningkat. "Kami terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara serta memastikan belanja yang tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tutupnya.  

Pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait terus bersinergi dalam pengelolaan APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (MC Prov Jatim /hjr-jal/eyv) 

 

Berita Terkait Lainnya