KLHK Ingatkan Ancaman Triple Planetary Crisis, Indonesia Fokus Ekonomi Hijau

Pekanbaru, InfoPublik – Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyoroti ancaman Triple Planetary Crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity), polusi, dan limbah.

Peringatan ini disampaikan oleh Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, serta Verifikasi KLHK, Irawan Asaad, dalam Seminar Nasional Perlindungan Ekosistem dan Lingkungan di Hotel Royal Asnof, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu (26/2/2025).

"Triple planetary crisis menjadi ancaman serius bagi seluruh ekosistem dunia, termasuk Indonesia. Ketiga permasalahan ini jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kerusakan atmosfer yang berujung pada degradasi lingkungan secara luas," ujar Irawan.

Indonesia Dorong Ekonomi Hijau untuk Atasi Perubahan Iklim

Sebagai langkah konkret, KLHK terus memprioritaskan penanganan isu perubahan iklim dengan berbagai program, termasuk penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen per tahun dengan tetap memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif," jelas Irawan.

Menurutnya, isu lingkungan ini juga menentukan visi Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca hingga mencapai net zero emission pada 2060.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021, yang mengatur tentang pengendalian emisi dan penyelenggaraan perdagangan karbon.

Salah satu strategi utama dalam mitigasi perubahan iklim adalah implementasi ekonomi karbon, yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi, tetapi juga membuka peluang baru dalam penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem teknologi hijau.

"Fokus utama saat ini adalah bagaimana nilai ekonomi karbon bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," kata Irawan.

Selain itu, KLHK juga memperkuat ekosistem perdagangan karbon, mulai dari penguatan registrasi nasional, laporan emisi, verifikasi sertifikasi emisi, hingga peningkatan integritas sertifikat karbon Indonesia.

Irawan menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

"Oleh karena itu, komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi dan net zero emission 2060 harus mendapat dukungan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, seminar nasional ini menjadi ajang kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam mendukung Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

(Mediacenter Riau/nb)