Wagub Kalbar Tekankan Harmoni dan Efisiensi dalam Pembangunan Daerah

Pontianak, InfoPublik – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, langsung bergerak cepat menyusun strategi pembangunan daerah.

Krisantus menegaskan bahwa membangun Kalimantan Barat bukan hal mudah mengingat luas wilayahnya yang mencapai 147.037 km². Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya rasa aman, tenteram, dan harmonis dalam masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Saya minta kepada Bapak/Ibu sekalian untuk mencintai dan peduli terhadap Kalimantan Barat. Kita harus memastikan Kalbar tetap menjadi provinsi yang aman, tenteram, dan harmonis,” ujar Krisantus Kurniawan saat mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan BUMD, serta pejabat eselon III dalam pengarahan umum di Aula Garuda, Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Senin (24/2/2025).

Ia juga tidak akan mentolerir pihak-pihak yang mencoba memecah belah Kalbar melalui konflik sosial atau politik.

“Saya tidak ingin ada kelompok manapun, baik dari suku atau ormas, yang mencoba memecah belah masyarakat Kalbar,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa siapapun yang telah mengabdi dan membangun di Kalbar dalam jangka waktu lama harus dipandang sebagai bagian dari Kalimantan Barat.

“Mereka yang sudah hidup dan membangun Kalbar selama puluhan tahun adalah putra-putri Kalbar. Wajib kita lindungi, layani, dan ayomi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga mengingatkan jajaran OPD mengenai efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

“Saya meminta kepada seluruh OPD untuk tetap fokus bekerja secara maksimal demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Terkait program kerja, ia menegaskan bahwa tidak ada istilah "target 100 hari kerja", melainkan fokus pada pembangunan 5 tahun ke depan.

“100 hari pertama hanya untuk penyempurnaan birokrasi. Target utama kami adalah pembangunan dalam lima tahun,” jelasnya.

Krisantus juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Pemprov Kalbar akan memanggil seluruh pengusaha tambang dan pelaku investasi di daerah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku.

“Kami akan memastikan bahwa semua perusahaan tambang di Kalbar memiliki NPWP, rekening di Bank Kalbar, serta kantor di Kalbar. Jika ada yang tidak mau mengikuti aturan, silakan angkat kaki dari Kalbar,” tegasnya.

(Rfa/irma)