Banjarmasin, InfoPublik - Rapat Koordinasi (Rakor) Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2025 dibuka oleh Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, Abdul Rahim. Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindustrian dari kabupaten/kota se-Kalsel.
Rakor yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan sebagai narasumber utama.
Abdul Rahim menjelaskan rapat koordinasi kali ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan perindustrian yang berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Tiga isu utama yang dibahas dalam rapat ini adalah sebagai berikut:
1. Hilirisasi Industri:
Hilirisasi menjadi fokus utama dalam rapat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat industri besar dan kecil, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. "Hilirisasi produk dari bahan mentah menjadi produk jadi diharapkan dapat memperkuat daya saing produk Kalimantan Selatan, baik di pasar domestik maupun internasional," ujar Rahim, di Banjarmasin, Sabtu (15/2/2025).
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):
Isu kedua adalah pengembangan KEK untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan. Dengan adanya KEK, diharapkan akan lebih banyak investor yang tertarik berinvestasi di Kalsel, yang pada gilirannya akan mempercepat pemerataan pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi baru. "KEK dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah," tambah Rahim.
3. Industri Halal:
Isu ketiga adalah pengembangan industri halal, yang menjadi prioritas besar dalam rapat ini. Rahim menekankan pentingnya sertifikasi halal pada produk-produk industri, khususnya di sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sertifikasi halal untuk produk makanan, pangan, dan sandang menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di pasar global. Sosialisasi terkait sertifikasi halal telah dimulai dengan target pada 2026 seluruh produk di Kalimantan Selatan akan memiliki sertifikat halal. "Untuk memastikan produk kita dapat bersaing di pasar internasional, kita harus tahu bahan baku mana saja yang perlu disertifikasi halal. Ini adalah langkah penting untuk membuka peluang pasar yang lebih luas,"urai Rahim.
Rahim juga menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian. "Kolaborasi yang erat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional," tambahnya.
Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjaga. Kalimantan Selatan, sebagai gerbang logistik, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dan ekonomi yang terintegrasi. "Langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama dalam meningkatkan daya saing sektor perindustrian di Kalimantan Selatan,"imbuhnya.(MC Kalsel/scw/YIN/Eyv)
