BUMD dan Tenaga Honorer Jadi Perhatian Pj Gubernur Gorontalo Pada Rapim Akhir Tahun

Kota Gorontalo, InfoPublik - Pada Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Periode November 2024 yang juga merupakan Rapim terakhir di tahun ini, Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin memberikan perhatian terhadap beberapa hal, dua yang menurutnya paling penting adalah persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tenaga honorer.

“Ada dua hal yang harus segera ditindaklanjuti, yakni persoalan BUMD dan tenaga honorer. Kalau BUMD itu persoalan ketidakatifannya. Kemudian untuk honorer, karena adanya Peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PANRB), saya harap segera ditindaklanjuti status dari teman-teman honorer tersebut,” tutur Rudy di aula rumah jabatan Gubernur, Kamis (19/12/2024).

Hal lainnya yang menjadi atensi Rudy adalah persoalan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dana Alokasi Khusus (DAK), administrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Belanja Modal. Terkait dengan PBJ di tahun 2025, ia meminta agar OPD-OPD dapat memperhatikan kegiatan atau hal-hal yang perlu dilelang.

“Jadi jika ada yang memang perlu dilelang, kalau bisa diperhatikan dan dilakukan sejak awal. Sehingga, sudah bisa diantisipasi terkait catatan yang perlu disiapkan dan teman-teman di Biro Pengadaan juga masih bisa memberikan beberapa catatan penting yang harus dilakukan oleh OPD terkait dengan lelang tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, persoalan DAK yang menjadi perhatiannya adalah, terkait OPD-OPD dengan DAK yang belum mencapai target realisasi fisik maupun anggaran. Sementara untuk urusan administrasi di masing-masing OPD diatensi Rudy, karena menghambat realisasi fisik dan pencairan anggaran, dikarenakan tidak terkelola dengan baik.

“Saya melihat DAK-DAK ini selalu bermasalah, saya bingung penyebabnya apa, tapi ke depan harus segera dicari jalan keluarnya. Sementara persoalan administrasi, saya harap OPD-OPD bisa mengelola administrasinya dengan baik, agar tidak ada lagi anggaran yang tidak cair, hanya karena persoalan administrasi yang kacau,” papar Rudy.

Terakhir, persoalan belanja modal yang realisasinya masih kurang di akhir tahun ini. Ia meminta agar ke depan pengelolaan anggaran tersebut dapat dipacu lebih awal, sehingga penyerapannya juga dapat dipotret sejak awal.

“Ke depan pengelolaan anggaran itu, mau buat kegiatan dan sebagainya kalau bisa dimulai dari awal tahun, dimulai saja dari Januri. Jangan setelah bulan Juni atau Juli, baru berpacu. Ke depan kita ini perlu memperhatikan manajemen project,” tandasnya. (mcgorontaloprov/sella)