- Oleh MC KOTA PONTIANAK
- Senin, 16 Desember 2024 | 21:09 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Kamis, 5 Desember 2024 | 12:40 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 136
Mempawah, InfoPublik – Berkomitmen menerapkan program New Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalimantan Barat (Kalbar), Windy Prihastari Harisson, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan konsep tersebut di bidang Perumahan Rakyat.
Windy bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe, serta Pj Ketua TP PKK Mempawah dan jajaran, menyerahkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dusun Galaherang, Desa Sejegi, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar pada Rabu (4/12/2024).
Meskipun lokasi RTLH terdampak banjir, Windy tetap mengunjungi rumah-rumah warga untuk menempelkan stiker RTLH secara langsung. Selain itu, ia juga memberikan bantuan bahan pokok kepada tiga warga penerima manfaat di setiap rumah.
Windy mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi dengan TP PKK Kalbar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
"Terima kasih kepada Dinas Perkim Kalbar, Pemkab Mempawah, dan jajaran TP PKK Mempawah yang telah memfasilitasi data RTLH dan mendukung upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Posisi saat ini sudah mencapai 0,54 persen, dan targetnya pada 2025 adalah nol persen," ujarnya.
Windy menekankan bahwa program New Posyandu tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, ketertiban umum, perumahan rakyat, dan pekerjaan umum.
"Dengan data yang terkumpul, aksi nyata seperti hari ini menjadi langkah implementasi langsung dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 terkait New Posyandu di bidang Perumahan Rakyat," jelasnya.
Windy berharap TP PKK di seluruh Kalbar dapat menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan program New Posyandu secara menyeluruh.
"Kami mengajak TP PKK se-Kalbar untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya dalam program RTLH, sehingga data tidak tumpang tindih dan bantuan dapat disalurkan secara efektif," tambahnya.
Kepala Dinas Perkim Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe, menyebutkan bahwa kolaborasi dengan TP PKK sangat membantu memastikan data yang akurat untuk program bantuan RTLH.
"Dengan data yang jelas, kami dapat lebih mudah menyasar warga miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan. Tahap pertama program ini menyasar 10 rumah per kabupaten, dengan total 121 rumah di 12 kabupaten," kata Yosafat.
(Wnd/irm)