Webinar Beruang Siber Jilid V, Bahas Strategi Audit Keamanan Layanan Pemerintahan Digital

Surabaya, InfoPublik - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur kembali mengadakan webinar Bedah Ruang Siber (Beruang Siber), Kamis (21/11/2024) dengan tajuk SPBE Tanpa Celah, Strategi Audit Keamanan untuk Layanan Pemerinahan Digital.

Pada webinar Jilid V ini diikuti lebih dari 150 orang dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Kepala Diskominfo Jatim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Ahmad Fadlil Chusni, menyampaikan topik ini diangkat karena mengingat setiap organisasi masih perlu dilakukan suatu proses pengawasan kepatuhan manajemen risiko keamanan informasi.

Menurutnya, audit keamanan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap proses manajemen risiko dalam menjaga Keamanan sistem informasi dan layanan operasional pemerintahan. Audit keamanan informasi khususnya di sektor Pemerintahan juga sangat penting untuk dilaksanakan dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem yang dikelola dan digunakan oleh sebuah Lembaga pemerintahan.

“Sebagaimana diketahui, tidak sedikit Layanan pemerintahan berbasis elektronik yang berisi  data sensitif seperti informasi masyarakat, kebijakan strategis, dan dokumen pemerintahan yang apabila berhasil disusupi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka rentan disalahgunakan dan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pelaksanaan audit keamanan juga merupakan Perwujudan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang mengharuskan penerapan standar keamanan informasi.

“Audit juga menjadi alat evaluasi yang penting untuk memastikan kepatuhan lembaga pemerintahan terhadap keamanan informasi, sekaligus meningkatkan kesadaran keamanan siber ditingkat operasional dan strategis,”imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, bahan BSSN selaku instansi pusat dan pembina bidang keamanan siber di Indonesia telah mengeluarkan peraturan BSSN Nomor 8 tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut dapat digunakan secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

“Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur merasa perlu untuk terus melakukan Evaluasi dan sosialisasi pentingnya melakukan audit Keamanan SPBE sebagai langkah pengamanan data dan Informasi,” katanya.

Terkait dengan memahami strategi audit layanan SPBE, diharapkan dapat mendorong pengembangan budaya Keamanan yang lebih baik, khususnya di sektor pemerintahan, dan pada akhirnya dapat memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi ancaman  siber yang terus berkembang, mendukung transformasi digital yang aman, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan Keamanan.

“Saya berharap agar seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Beruang Siber hari ini dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal serta dapat memanfaatkan seluruh pengetahuan yang diperoleh di unit Kerjanya masing-masing,”tambahnya.(MC Jatim/ida/eyv)