Pemkot Jambi Gelar Pertemuan Lintas Sektor untuk Perkuat Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, dan TPPO

Jambi, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), menggelar pertemuan lintas sektor pada Rabu (13/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas DPMPPA ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Jambi.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) A.Ridwan yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta Kepala Dinas DPMPPA, Noverintiwi Dewanti.

Hadir dalam acara ini, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Jaelani, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat dan Tim Gugus Tugas TPPO.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan kolaboratif antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. "Sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk mencegah kekerasan sejak dini," ujar Sri.

Sri juga membagikan data terbaru dari Kementerian PPPA per Januari 2024, yang mencatatkan 24.343 kasus kekerasan di seluruh Indonesia, dengan mayoritas kasus melibatkan perempuan (19.402 kasus). Di Kota Jambi, hingga Oktober 2024, tercatat 149 kasus kekerasan, dengan 22 di antaranya merupakan kasus TPPO.

Dalam kesempatan ini, Sri Purwaningsih menegaskan bahwa TPPO merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks, dengan modus operandi yang terus berkembang dan melibatkan sindikat. Untuk itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan kasus ini.

"Membangun jejaring koordinasi antar stakeholder merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta TPPO," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menanamkan nilai kasih sayang dalam keluarga, agar terhindar dari praktik kekerasan.

Selain itu, Sri juga mengapresiasi upaya Polri yang semakin intensif dalam pemberantasan TPPO di Indonesia. "Pemerintah dengan dukungan kebijakan yang kuat terus berkomitmen dalam memberantas TPPO," tegasnya.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverintiwi Dewanti, dalam laporannya menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi Tim Gugus Tugas TPPO Kota Jambi dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan jejaring. "Kami akan terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujar Noverintiwi.

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari program koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah.

Sebagai penutup, Pj Wali Kota Jambi menyatakan harapannya agar tim Gugus Tugas dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam menangani masalah kekerasan dan TPPO di Kota Jambi. "Semoga kita bisa bersama-sama mencegah potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO, sehingga masalah ini tidak berkembang menjadi kasus baru," tutup Sri.

Kegiatan tersebut diisi dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra, yang membahas langkah-langkah hukum dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Pemkot Jambi berharap dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, Kota Jambi dapat lebih efektif dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus TPPO, memberikan perlindungan kepada korban, dan mengurangi potensi kejahatan serupa di masa depan.