Plt Bupati Lamongan Berikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rencana Anggaran 2025

: Plt. Bupati Lamongan Beri Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD. Sumber Foto: Diskominfo Lamongan


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Kamis, 7 November 2024 | 04:53 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 180


Surabaya, InfoPublik – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamongan, Abdul Rouf, memberikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Rouf menanggapi pertanyaan, masukan, serta saran yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin, (4/11/2024). Salah satu isu yang dibahas adalah proyeksi penurunan pendapatan daerah sebesar 5 persen jika dibandingkan dengan APBD 2024. Rouf menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena proyeksi pendapatan yang digunakan masih mengacu pada ketetapan APBD 2024. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian berdasarkan ketetapan yang lebih definitif dari pemerintah pusat.

Meski begitu, Pemkab Lamongan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa langkah yang akan diambil antara lain kajian terhadap potensi obyek pajak dan retribusi daerah, akselerasi penilaian aset dan barang milik daerah, serta optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) melalui tata kelola yang baik.

“Proyeksi rendahnya beberapa obyek PAD disebabkan oleh rendahnya tingkat permintaan (demand) dan realisasi yang masih stagnan,”ujarnya.

Selain itu, pada sektor belanja daerah, Pemkab Lamongan fokus pada tujuh sektor prioritas, yakni pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, pertanian dan perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum. Pembangunan dalam APBD 2025 ini didasarkan pada pertimbangan tantangan yang ada, serta kondisi perekonomian global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian.

“Meskipun pendapatan daerah terbatas dan kondisi fiskal yang defisit, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien,”tambahnya.(MC Jatim/ida-idc/eyv)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 23 Desember 2024 | 14:06 WIB
Wamendagri Imbau Pemda Waspadai Kenaikan Harga Komoditas Jelang Nataru
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Sabtu, 21 Desember 2024 | 06:23 WIB
Reformasi Fiskal: Pemprov Riau Fokus pada Optimalisasi Pajak Daerah
  • Oleh MC KAB AGAM
  • Jumat, 20 Desember 2024 | 10:20 WIB
Rapat Kerja DPRD Agam: Upaya Meningkatkan PAD untuk Pembangunan
  • Oleh MC KOTA DUMAI
  • Jumat, 20 Desember 2024 | 07:23 WIB
Inspirasi dari Dumai: Sekolah Lansia Perkuat Kualitas Hidup
  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 18 Desember 2024 | 13:39 WIB
Mendagri: Ordal, Sebabkan BUMD Merugi
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 18 Desember 2024 | 16:29 WIB
Pemerintah Perkuat Koordinasi Atasi Wabah ASF
  • Oleh MC KAB KEPULAUAN TANIMBAR
  • Selasa, 17 Desember 2024 | 08:21 WIB
RAPBD Tanimbar 2025: Menanti Sinergi Eksekutif dan Legislatif Demi Kesejahteraan