Pemkab Maluku Tenggara Gelar Rapat Tanggulangi Kelangkaan Minyak Tanah

Langgur, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara menggelar rapat kerja bersama PT. Pertamina cabang Tual dan sejumlah agen untuk membahas kelangkaan minyak tanah (mitan) yang terjadi di wilayah tersebut. Rapat ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara, Nico Ubro, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda,Rabu (6/11/2024).

Usai memimpin rapat, Ubro menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Selain itu, Ubro juga menyampaikan keluhan mengenai harga jual minyak tanah di beberapa tempat yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemkab Malra.

“Rapat ini digelar untuk mencari solusi terhadap kelangkaan minyak tanah yang saat ini terjadi. Masyarakat mengeluh tentang harga mitan 5 liter yang berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000,”katanya.

Selama ini, distribusi minyak tanah kepada para agen berlangsung lancar tanpa masalah. Namun, yang menjadi persoalan adalah kesulitan masyarakat dalam memperoleh minyak tanah di pangkalan dan pengecer.

Menurut data dan laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Malra, distribusi minyak tanah sejak Januari hingga Juli 2024 berlangsung normal. Namun, sejak Agustus 2024 hingga saat ini, masyarakat mengeluh kesulitan memperoleh minyak tanah karena adanya kenaikan harga dan kelangkaan pasokan.

“Dalam rapat ini, kami menemukan solusi untuk melakukan pengendalian distribusi minyak tanah dari agen ke pangkalan, yang kemudian diteruskan ke masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli minyak tanah di pangkalan resmi,” tambahnya.

Kepala Dinas Perindag Malra, akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mengendalikan pembelian minyak tanah di pangkalan, agar distribusinya lebih terkontrol.

Sebagai langkah tambahan, Pemkab Malra juga berencana menggelar operasi pasar menjelang Hari Natal dan Tahun Baru sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak kelangkaan minyak tanah.

Ubro juga menyampaikan bahwa Pemkab Malra akan menyurati Direktur Pertamina untuk meminta penambahan jatah BBM pada tahun 2025. Pasalnya, sudah hampir 30 tahun tidak ada penambahan kuota BBM di wilayah Tual.

“Jumlah penduduk di Malra terus meningkat, sehingga kebutuhan minyak tanah juga semakin besar. Ironisnya, tidak ada penambahan jatah BBM di wilayah kami,” tambahnya.(MC Maluku Tenggara / Adolof Labetubun/Eyv)