Perkuat Ekonomi Daerah, Bappeda Maluku Utara Dorong Pengembangan Komoditas Unggulan

Sofifi, InfoPublik – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara terus berupaya memperkuat perekonomian lokal melalui pengembangan komoditas unggulan daerah.

Untuk mencapai target tersebut, Bappeda Maluku Utara mengadakan Rapat Penyelarasan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan, yang dibuka oleh Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, di Ternate, Senin (4/11/2024).

Dalam sambutannya, Muhammad Sarmin menyampaikan pentingnya memprioritaskan sektor-sektor kunci yang berpotensi menjadi komoditas unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, guna menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata di wilayah Maluku Utara.

"Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan perlu menjadi perhatian bersama untuk memastikan distribusi ekonomi di sektor ini menjadi tulang punggung pembangunan," ujarnya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meski kontribusinya masih lebih rendah dibandingkan sektor pertambangan.

Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang PDRB sebesar Rp12,4 triliun, sedangkan sektor industri pengolahan mencapai Rp20,7 triliun.

Guna memperkuat perekonomian daerah, Bappeda Maluku Utara menargetkan pengembangan beberapa komoditas unggulan, termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta perkebunan pala, cengkeh, dan kelapa.

"Kami menargetkan pengembangan komoditas unggulan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta perkebunan pala, cengkeh, dan kelapa," tambah Sarmin.

Menurut dia, strategi ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan antara desa dan kota di Maluku Utara.

Selain itu, Bappeda Maluku Utara juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya transformasi ekonomi yang lebih luas.

“Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas fiskal melalui pemanfaatan pajak, retribusi daerah, serta transfer dana dari pusat akan menjadi dasar pembangunan yang stabil dan berkelanjutan,” jelas Sarmin.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor-sektor unggulan tersebut, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara keseluruhan, mengurangi ketimpangan, dan mendukung keberlanjutan ekonomi. (Ss/MC Tidore)