Kerja Sama Pemprov Kalbar-BPH Migas: Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran

Pontianak, InfoPublik – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat berkolaborasi. Untuk memperkuat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran.

Kolaborasi dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (17/10/2024).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, disaksikan oleh berbagai instansi terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson menekankan pentingnya pengendalian distribusi BBM bersubsidi, mengingat BBM adalah elemen kunci dalam mendukung kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Ia berharap perjanjian ini akan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan.

"BBM adalah kebutuhan vital yang harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Kami berharap kerja sama ini mampu mengatasi keluhan masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi, termasuk mengurangi antrean di SPBU," ujar Harisson.

Harisson menambahkan, subsidi BBM sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, terutama untuk BBM jenis solar dan pertalite. Kuota BBM bersubsidi tahun 2024 di Kalimantan Barat adalah 429.459 kiloliter (KL) untuk solar dan 770.817 KL untuk pertalite, yang disalurkan melalui 217 SPBU dan 16 SPBN di seluruh Kalbar.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memastikan BBM bersubsidi disalurkan kepada konsumen yang berhak.

Erika juga menegaskan bahwa BPH Migas telah menjalin PKS dengan beberapa provinsi lainnya, dan Kalbar menjadi provinsi ke-11 yang menandatangani PKS tersebut.

"Penyaluran BBM bersubsidi di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," imbuhnya.

(wnd/ica/ty)