Ketua DPRD Padang Soroti Wilayah Blank Zone di PPDB 2024

Padang, InfoPublik – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyoroti masalah blank zone atau wilayah yang tidak tercakup dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. 

Hal ini menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan masyarakat saat reses Muharlion pada 11-15 Oktober 2024 lalu.

Muharlion menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Kota Padang tidak memiliki akses ke sekolah SMP dan SMA Negeri, yang membuat anak-anak di zona tersebut kesulitan untuk mendaftar di sekolah negeri.

"Saat ini, masih ada daerah-daerah yang masuk dalam zona blank, di mana tidak ada sekolah negeri untuk tingkat SMA maupun SMP. Akibatnya, anak-anak dari daerah tersebut tidak bisa mendaftar di sekolah negeri," ujar Muharlion, melalui keterangan pers pada Rabu (16/10/2024).

Dia menambahkan bahwa masalah ini akan menjadi perhatian serius dan bahan pertimbangan dalam pembangunan sektor pendidikan di Kota Padang ke depannya.

Selain permasalahan pendidikan, dalam reses masa sidang pertama tersebut, Muharlion juga menerima sejumlah usulan dari masyarakat, termasuk pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan pembangunan rumah ibadah.

Tidak hanya itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan solusi untuk mengatasi kenakalan remaja, seperti tawuran, juga menjadi fokus perhatiannya.

Muharlion menekankan pentingnya pembangunan Kantor Lurah Lubuk Buaya yang lebih representatif mengingat jumlah penduduk yang banyak, sementara kantor lurah yang ada saat ini dinilai terlalu kecil.

"Kami akan mengusulkan agar pembangunan Kantor Lurah Lubuk Buaya bisa dimulai pada tahun 2026. Perencanaan dilakukan pada 2025, dan pembangunannya dimulai tahun 2026. Lokasi tanah sudah ada, merupakan tanah aset Pemko Padang," tutup Muharlion.

(MC Padang/RA)