Pemkot Batam Bahas APBD 2025, Program Makan Siang Gratis Siswa Jadi Fokus Baru

Batam, InfoPublik – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Acara ini diadakan di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (9/10/2024).

Jefridin menegaskan pentingnya memahami ketentuan dan aturan terbaru dalam penyusunan APBD 2025 agar setiap alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan sosialisasi ini memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalokasikan anggaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

“Kegiatan ini kita adakan agar kita semua lebih memahami ketentuan yang ada, khususnya terkait alokasi APBD. Selama ini, Pemkot Batam sudah berupaya mengalokasikan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, namun ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian agar lebih efektif,” ujar Jefridin.

Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD 2025. Selain pendidikan, alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur dan belanja pegawai juga mendapat perhatian khusus. Salah satu program baru yang dibahas dalam sosialisasi adalah program makan siang gratis bagi siswa, yang diproyeksikan menyerap 10,25 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Program makan siang gratis ini adalah program baru yang akan kita jalankan, namun teknis pelaksanaannya masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Fungsi pendidikan minimal harus mengalokasikan 20 persen dari total belanja daerah,” tambahnya.

Jefridin juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan korupsi, serta kebijakan strategis lainnya seperti Aksi Satu Peta, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pengembangan ekonomi syariah.

“APBD Kota Batam harus disahkan paling lambat tanggal 30 November 2024, dengan beberapa pergeseran anggaran yang mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak,” ujar Jefridin.

Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Sehat dan sertifikasi halal. Jefridin mengingatkan bahwa APBD harus memprioritaskan kebutuhan mendesak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Setelah ini, kita akan melakukan rasionalisasi anggaran untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mandatori. Prioritas kita adalah mengutamakan skala prioritas, sesuai dengan pedoman yang ada,” pungkasnya.