- Oleh Mukhammad Maulana Fajri
- Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB
: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim (kiri), usai melakukan presentasi pada simposium internasional yang dilaksanakan oleh Indonesian Association of Publik Adminstration (IAPA). (Foto: Humas)
Oleh MC PROV GORONTALO, Selasa, 1 Oktober 2024 | 15:37 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 176
Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, sukses melakukan presentasi pada Simposium Internasional yang dilaksanakan oleh Indonesian Association of Publik Adminstration (IAPA).
Kegiatan yang digelar melalui kerja sama dengan Sungkyunkwan University (SKKU) Korea Selatan tersebut mengangkat tema “Menjembatani Ilmu Pengetahuan ke dalam Praktik: Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan dan Kebijakan Publik”.
"Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kampus Universitas Sungkyunkwan (SKKU) Korea Selatan, tepatnya Kota Seoul, pada Rabu pekan lalu," kata Danial, Senin (30/9/2024).
Melalui kesempatan itu, Danial menyampaikan hasil penelitiannya dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah menuju Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo", dan yang menjadi novelty penelitiannya adalah pencapaian kemandirian fiskal pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurut Danial, cara agar bisa mengurangi rasio ketergantungan kepada pemerintah pusat adalah pengelolaan keuangan yang komprehenship, dan salah satu strateginya adalah mempromosikan potensi investasi guna pertumbuhan ekonomi meningkat.
Investasi dapat memberikan kontribusi besar bagi kemandirian fiskal di daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, dan diversifikasi sumber pendapatan.
Dengan adanya investasi yang berkembang, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan membangun basis ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan serta Investasi juga membuka peluang bagi kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP), di mana sektor swasta membantu membiayai proyek-proyek yang sebelumnya hanya dapat dibiayai oleh pemerintah.
Melalui skema ini, pemerintah daerah bisa mengurangi pengeluaran mereka untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, sambil tetap mendapatkan manfaat dari pengelolaan dan peningkatan fasilitas publik. (mcgorontaloprov/war)