Indeks Ketahanan Pangan Sumbar Masuk Kategori Paling Baik Secara Nasional

Sumbar, InfoPublik - Berkat kinerja positif Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.

Sumatra Barat mencatatkan hasil gemilang dalam bidang ketahanan pangan, hal itu tergambar dari adanya peningkatan konsisten dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumbar yang selalu masuk kategori paling baik secara nasional dalam tiga tahun terakhir, atas keberhasilan itu Provinsi Sumbar juga mendapat pengakuan nasional melalui penganugerahan penghargaan.

Gubernur Sumbar menyebutkan berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan skala perhitungan 0-100, provinsi yang IKP nya berada di atas atau sama dengan skala 74,40 dinilai memiliki ketahanan pangan paling baik. Provinsi Sumbar pada Tahun 2022, IKP nya berada di skala 79,45 atau masuk kategori paling baik secara nasional.

Trend positif itu kembali berhasil dicatatkan Sumbar untuk pada Tahun 2023, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumbar naik signifikan hingga mencapai skala 83,22 dan kembali masuk kategori paling baik secara nasional. Sementara untuk Tahun 2024 ini, meskipun tahun anggaran 2024 belum selesai, namun jika merujuk kepada capaian perhitungan beberapa indikator utama yang dijadikan dasar penilaian, IKP Sumbar sudah melampaui batas minimum kategori paling baik, sehingga diperkirakan akan kembali menunjukkan hasil positif.

“Capaian positif ini tidak lepas dari besarnya komitmen kita dalam mengawal tingkat produksi dan ketersedian bahan pangan di Sumbar. Selain itu, kita juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan banyak pihak terkait untuk memastikan semuanya berjalan sesuai harapan,” tegas Mahyeldi di Padang, Senin (23/09/2024).

Gubernur menambahkan, sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi, pihaknya melalui Dinas Pangan Sumbar selalu mempertimbangkan risiko kerawanan pangan dengan menyiapkan beberapa skema kebijakan alternatif. Itulah, yang membuat tingkat ketahanan pangan di Sumbar mendapat penilaian paling baik secara nasional.

“Mengingat kondisi yang tak terduga dapat terjadi kapan saja dan dimana saja di setiap wilayah Sumbar, sementara ketersediaan pangan mesti tetap ada, maka kita telah siapkan beberapa langkah antisipasi. Alhamdulillah upaya kita itu mendapat pengakuan dan diapresiasi Pemerintah Pusat melalui penghargaan-penghargaan,” ucap Mahyeldi.

Plt Kepala Dinas Pangan Sumbar, Derry Swasti mengatakan meskipun Sumbar dihadapkan dengan berbagai ujian berat seperti bencana alam dan kondidi cuaca yang sulit diprediksi namun tingkat produksi padi di Sumbar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian produksi padi Sumbar Tahun 2023 berhasil menembus angka 1.482.468 ton Gabah Kering Giling (GKG). Kondisi ini meningkat sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada 2024 ini, jelang akhir tahun produksi padi Sumbar telah melampaui target.

“Kondisi ini menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan ketahanan pangan terbaik di Indonesia, atau nomor lima daerah dengan ketahan yang baik secara nasional,” ungkapnya.

Derry Swasti menyampaikan keberhasilan ketahanan pangan ini tidak lepas dari implementasi berbagai program inovatif, seperti optimalisasi lahan pertanian dan peningkatan dukungan kepada petani lokal. Diharapkan, terobosan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menjaga ketahanan pangan diwilayahnya sehingga dengan sendirinya akan berdampak positif untuk ketahanan pangan secara nasional.

”Ini menjadi capaian terbaik Sumbar dan bisa menjadi patokan bagi daerah lainnya di Indonesia,” ujar Plt Kepala Dinas Pangan Sumbar, Derry Swasti.

Optimalkan Program dan Bantuan

Derry Swasti mengatakan banyak aspek yang menjadi perhatian serius dari Pemprov melalui Dinas Pangan Sumbar untuk memastikan Indeks Ketahanan Pangan daerah selalu berada dalam kategori baik. Diantaranya seperti, aspek ketersediaan, penempatannya, akses atau keterjangkauannya dan sebagainya. Hal ini terus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan untuk masalah ketahanan pangan.

Perihal ketersediaan sendiri, Derry mengatakan untuk mengatasi kerawanan pangan pada suatu daerah, pihaknya mengoptimalkan pemberian bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).

Data Dinas Pangan pada tahun 2024 ini saja sekitar 2.650 paket logistik PDRP telah dibagikan kepada masyarakat yang dinilai berhak serta masyarakat yang terdampak bencana. Seperti 1.400 paket logistik di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar sebanyak 650 paket terdiri dari beras 10 kilogram, minyak goreng empat liter, telur dua tray, ikan kaleng tiga pcs dan gula satu kilogram.

“Melalui program ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah rawan pangan seperti pada daerah terdampak bencana dan daerah dengan angka stunting tinggi. Mereka menerima paket PDRP berisi kebutuhan pokok dan bantuannya akan berbeda tiap tahunnya sesuai hasil kajian dari tim verifikasi,” ungkap Derry.

Kemudian sejak awal tahun 2024, Dinas Pangan juga menganggarkan 100 ton Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan telah disalurkan ke berbagai kabupaten dan kota yang ada.

Pada tanggal 10 Januari 2024 sebanyak 47.304 kilogram beras tersebut disalurkan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Limapuluh Kota. Pada 28 Januari 2024 sebanyak 28.980 kilogram disalurkan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian pada 8 Maret 2024 sebanyak 157.771 kilogram beras cadangan disalurkan untuk korban bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang panjang. Sementara pada 16 Maret 2024 sebanyak 194.890 kilogram beras juga disalurkan bagi korban bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan dan Pada 30 Mei sebanyak 7.385 kilogram beras dilakukan usai bencana banjir di Kota Sawahlunto.

Sementara itu, baru-baru ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan juga sudah menyalurkan kembali bantuan beras cadangan bagi masyarakat di tiga daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 104,7 ton. Bantuan itu merupakan bentuk respon cepat Pemprov Sumbar terhadap laporan masyarakat yang mengeluhkan habisnya stok beras karena terkendala pengiriman.

“Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Mahyeldi yang meminta agar pemerintah hadir dalam setiap permasalahan masyarakat langsung merespons cepat laporan terkait habisnya stok beras. Daerah yang menjadi objek sasaran dalam pembagian bantuan itu adalah Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan,” urainya.

Bergerak Kendalikan Inflasi

Kepala Dinas Pangan Sumbar Derry Swasti mengatakan untuk masalah ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pihaknya melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan juga turut ambil andil dalam persoalan pengendalian inflasi serta pemantauan harga.

“Kita terus bergerak tiap hari dalam memantau ketersediaan stok dan harga pangan di pasaran, selain itu pihaknya juga mengelar pasar murah untuk pengendalian inflasi yang secara teknis dilakukan UPTD DPAP atau yang lebih dikenal dengan TTIC memberikan subsidi kepada masyarakat di saat-saat tertentu,” ujarnya.

Selain ikut bergerak dalam persoalan penanggulangan inflasi, Dinas Pangan juga turut mengambil andil dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Salah satunya dengan cara mendorong program menanam di perkarangan rumah. Sasarannya setiap rumah tangga yang memiliki lahan di pekarangan rumah mereka.

Derry mengatakan program ini bertujuan bukan untuk industri dan pertanian skala besar namun ditujukan pada rumah tangga dalam bentuk kelompok, demi mengurangi aktivitas biaya konsumsi masyarakat dari luar.

“Tahun sekarang kegiatannya dalam bentuk hibah bibit, setiap kelompok penerima yang dinilai layak sebelum menerima bantuan akan di SK-kan oleh Gubernur dan dibekali ilmu teknis penanaman. Tentunya kegiatan tersebut berlansung dibawah pengawasan dan sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Selain itu, Dinas Pangan juga memiliki program untuk menekan konsumsi beras melalui optimalisasi pengolahan bahan pangan non beras dalam bentuk bantuan peralatan dan edukasi terhadap kaum perempuan para ibu rumah tangga. Pelaksanaan program ini bekerja sama dengan organisasi TP-PKK.

“Kita memberikan bantuan kepada kelompok pengolahan pangan lokal berupa uang untuk membeli peralatan. Selain itu, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penerima bantuan agar mereka mampu mengkreasikan produk pangan lokal,” tuturnya.

Selain memperhatikan ketersediaan dan harga, pihaknya juga memiliki fokus untuk memastikan keamanan pangan melalui pengawasan, baik untuk bahan pangan yang telah beredar maupun yang belum beredar. Khusus untuk yang belum beredar dilakukan melalui pengawasan Post market dan Pre-market dengan skema sertifikasi, sedangkan untuk yang belum beredar dilakukan dengan uji laboratorium.

Raih Penghargaan dan Reward

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar di bawah komando Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy melalui Dinas Pangan terkait persoalan ketahanan pangan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat melalui Raihan berbagai penghargaan. Diantaranya, pada akhir juli (28/07) lalu Provinsi Sumbar mendapat penghargaan Bapanas Award 2024 dari Kepala Badan Pangan Nasional atas keberhasilannya dalam menstabilkan harga dan meningkatkan aksebilitas pangan masyarakat, atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar menerima hadiah mobil Satabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selain itu pada acara puncak World Food Safety Day Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumbar masuk kedalam lima OKKPD terbaik di Indonesia, atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar dihadiahi satu unit mobil laboratorium keamanan pangan. Kemudian Pemprov Sumbar juga memperoleh penghargaan Kategori A di bidang Sistem Managemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Fasilitas Distribusi Pangan dengan predikat sebagai provinsi terbaik satu.

Selanjutnya yang terbaru, pada pertengahan September (19/09) lalu, Provinsi Sumbar sukses meraih penghargaan Merdeka Award 2024 untuk kategori daerah yang berhasil menciptakan kemandirian pangan secara nasional dari salah satu grup media ternama di Indonesia. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)