Di Era Mahyeldi, Pemprov Sumbar Berikan 112, 56 Miliar untuk Rumah Ibadah dan Upayakan BPJS Gratis bagi Garin

Sumbar, InfoPublik - Pembangunan di bidang keagamaan menjadi salah satu prioritas dalam masa kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy. Orang nomor satu di Ranah Minang itu sangat menyadari, visi yang diusung untuk mewujudkan Sumatra Barat madani yang unggul dan berkelanjutan dapat terealisasi tidak hanya melalui pembangunan fisik, tapi harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual keagamaan.

Tujuan utama dari pembangunan mental spiritual itu adalah untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang berkarakter, berkepribadian luhur dan Islami.

Gubernur Mahyeldi meyakini, pembangunan bidang keagamaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk pembinaan keagamaan selalu ditampung dan difasilitasi.

Diketahui pada Tahun 2024, terdapat 485 lembaga yang tercatat sebagai penerima bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Bentuk lembaga yang menerima bantuan tersebut terdiri dari pondok pesantren, majelis taklim, kelompok yasin, rumah tahfiz dan lainnya.

Begitu pula dengan usulan masyarakat untuk pembangunan rumah ibadah baik masjid, musala maupun gereja semua ditampung dan diberikan perhatian. Pihaknya meyakini rumah ibadah memiliki peran strategis dalam pertumbuhan peradaban umat di bidang keagamaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan mushalla juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam.

“Kekuatan mental spiritual atau rohani masyarakat merupakan pondasi penting dalam kehidupan yang harus dibangun dengan kokoh dan kuat, agar tetap tegak berdiri ketika diterpa badai, misalnya menahan gempuran pengaruh negatif kemajuan teknologi informasi dewasa ini,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa (24/09/2024).

Hingga saat ini, kata Mahyeldi, jumlah masjid dan musala di Sumbar lebih dari 5.000 unit, diantaranya tercatat sebagai masjid nagari sebanyak 1.200 unit. Jumlah itu akan terus bertambah seiring tingginya keinginan masyarakat untuk menghadirkan masjid/musala yang reprsentatif di lingkungan tempat tinggalnya. Pemprov Sumbar sendiri memberikan dukungan penuh kepada masyarakat untuk pembangunan rumah ibadah di lingkungannya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar, Al Amin menambahkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, Pemprov Sumbar sudah menyalurkan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah melalui dana hibah dengan total sebesar Rp 112, 56 miliar. Bantuan yang diberikan meningkat jumlahnya setiap tahun seiring jumlah permohonan yang disampaikan masyarakat.

Rinciannya, tahun 2021 bantuan hibah yang diberikan sebesar Rp 13,66 miliar. Tahun 2022, jumlah bantuan meningkat menjadi Rp 24,33 miliar. Selanjutnya tahun 2023, bantuan yang diberikan Rp 35,4 miliar, dan tahun 2024 nilainya bertambah menjadi Rp 38,17 miliar.

“Jumlah bantuan yang kita salurkan itu jumlahnya meningkat setiap tahun. Ini membuktikan upaya Pemprov dalam mewujudkan Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan itu tak sekedar omon-omon tetapi aksi nyata melalui peningkatan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK),” terang Al Amin.

Bantuan untuk pembangunan masjid dan musala juga diberikan saat bulan Ramadan melalui Tim Safari Ramadan Provinsi Sumbar dalam kunjungannya ke masjid dan musala yang ditetapkan.

Meski demikian, ia menegaskan bantuan hibah untuk pembangunan masjid/musala yang sama tidak bisa dilakokasikan Pemprov Sumbar setiap tahun, masjid/musala yang telah menerima bantuan tahun ini, tidak bisa kembali menerima pada tahun berikutnya, mesti ada jeda waktunya. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian bantuan hibah.

Sebelum pemberian bantuan, tim teknis akan melakukan pendataan dan verifikasi lapangan berdasarkan usulan yang masuk. masjid/musala lain yang belum tersentuh bantuan akan menjadi prioritas dalam pendistrubusian bantuan.

“Besarnya nilai bantuan yang kita alokasikan adalah Rp 50 juta untuk masjid dan Rp 20 juta untuk musala. Bantuan tersebut dapat digunakan pengurus masjid/musala untuk menunjang pembangunan sarana ibadah yang telah ada,” terang Al Amin.

Bantuan pembangunan rumah ibadah tidak hanya diperuntukkan bagi umat islam, tapi juga diberikan kepada umat Kristiani yang ingin membangun gereja. Total objek alokasinya, memang tidak sebanyak masjid/musala sebab yang menjadi dasar dari pengucurannya adalah permohonan yang disampaikan.

BPJS Kesehatan untuk Garin

Selain fokus terhadap sarana dan prasarana, Gubernur Mahyeldi juga memikirkan para garin masjid yang dengan ikhlas tinggal di masjid dan menghabiskan waktunya untuk mengurus dan merawat masjid. Bagi para garin ini khususnya garin masjid nagari, Pemprov Sumbar mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Iurannya dibayarkan oleh Pemprov Sumbar melalui dana APBD. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini kesehatan para garin menjadi lebih terjamin dan bila mengalami sakit dapat segera berobat ke rumah sakit tanpa perlu memikirkan biayanya.

“Kita akan daftarkan garin masjid sebagai peserta BPJS Kesehatan mulai Tahun 2025 yang iurannya dibayarkan oleh Pemprov Sumbar,” terang Al Amin.

Ke depan, pihaknya berharap kebijakan yang sama juga bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumbar sehingga kesehatan garin di seluruh masjid/musala dapat lebih terjamin.

Disamping itu, Pemprov Sumbar memberikan pelatihan bagi para mubalig untuk peningkatan kapasitasnya. Program ini sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dengan memanfaatkan anggaran dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar. Pesertanya diutamakan para Mubalig di masjid-masjid nagari.

Selanjutnya, Pemprov Sumbar juga melakukan penyeragaman pola pembelajaran bagi para murid TPQ/TPA. Selama ini pola pembelajaran antara masjid/musala yang satu dengan yang lainnya berbeda, dikhawatirkan itu akan membingungkan para murid. Selain itu, pihaknya juga akan mengalokasikan Bantuan Operasional untuk TPQ/TPA (BOT), skemanya hamper sama seperti pemanfaatan dana BOS pada sekolah umum.

“Diharapkan dengan adanya penyeragaman model pembelajaran dan bantuan BOT ini, dapat menumbuhkan semangat anak-anak untuk belajar mengaji,” harap Al Amin.

Pesantren Ramadan

Penyeragaman modul pembelajaran juga diberlakukan untuk pesantren Ramadan tingkat SMA yang menjadi kewenangan provinsi, dikatakannya itu telah mulai diterapkan sejak Tahun 2023 lalu. Biro Kesra Setdaprov Sumbar berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumbar memberikan pelatihan Training of Trainer (TOT) kepada setiap pengurus masjid untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendidik para siswa selama pelaksanaan pesantren Ramadan.

“Selama Bulan Ramadhan, sesungguhnya setiap anak tetap belajar seperti biasa, hanya lokasinya yang dipindahkan dari sekolah ke masjid di sekitar rumah mereka. Selain itu mereka juga mendapatkan porsi belajar ilmu agama lebih banyak dari hari biasanya,” terang Al Amin.

Pada bulan Ramadan, Pemprov Sumbar bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar juga membantu masyarakat miskin melalui program yang diberi nama “Singgah Sahur”. Dimana setiap keluarga yang ditemui saat singgah sahur dibantu kebutuhan hariannya serta diberikan bantuan berupa uang tunai untuk perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

“Sudah banyak rumah warga tidak layak huni yang kita bantu perbaikannya. Nilai bantuannya, sebesar Rp 25 juta dengan syarat tanahnya milik warga tak mampu tersebut,” terang Al Amin.

Pemilik RTLH yang dibantu mengaku sangat bersyukur karena tempat kediamannya yang semula hanya punya satu kamar dengan penghuni yang banyak, atau tidak punya kamar mandi yang layak atau dinding dan atap yang bocor, setelah dibantu menjadi layak disebut sebagai rumah. Selain itu, ketika mereka telah memiliki rumah yang layak, mereka bisa lebih fokus dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan angota keluarganya.

Raih Penghargaan

Kesungguhan Gubernur Mahyeldi dalam pembangunan bidang keagamaan ini berhasil mendapat pengakuan dari berbagai kalangan berupa penganugerahan penghargaan. Di antaranya dalam pengelolaan zakat, Gubernur Mahyeldi meraih penghargaan Baznas Award Tahun 2024 kategori “Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik”. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat di Sumbar dan sinergi yang terus bergema dengan Baznas Sumbar.

Kemudian Pemprov Sumbar juga meraih penghargaan sebagai Pendukung Program Kota Waqaf Tahun 2024 dari Kementerian Agama RI. Penghargaan tersebut merupakan bukti besarnya komitmen Pemprov Sumbar dalam menggali potensi wakaf di daerah.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan Baznas RI dan Kementrian Agama (Kemenag) RI terhadap kepemimpinan Bapak Gubernur Sumbar yang selalu mendorong optimalisasi pengumpulan zakat dan kesungguhan Bapak Gubernur dalam menggali potensi wakaf untuk kemaslahatan umat,” ucapnya.

Selanjutnya, tiga masjid di Sumbar juga terpilih menjadi nominasi Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah (AMPERA) tingkat nasional Tahun 2024. Ketiga masjid itu antara lain, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat untuk kategori Masjid Raya Percontohan, Masjid Al Hakim Pantai Padang untuk kategori Masjid Tempat Publik Percontohan dan Masjid Akbar Galogandang Rambatan Tanah Datar untuk kategori Masjid Ramah Keragaman. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)