Pemkab Halmahera Utara Gelar Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD 2025-2045

Tobelo, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara, menyelenggarakan konsultasi publik terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.

Acara ini diadakan di Hotel Gran Land, Kamis (5/9/2024), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Halmahera Utara, Frans Manery. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Frans Manery menyampaikan bahwa pelaksanaan kajian KLHS ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

KLHS ini menjadi instrumen penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Dokumen ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan daerah," jelas Frans.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dokumen KLHS ini sebagai dasar dalam menyusun RPJPD Kabupaten Halmahera Utara, yang akan memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Bupati Frans juga menegaskan bahwa dokumen KLHS dan RPJPD harus terintegrasi sepenuhnya. Jika proses penyusunan KLHS terganggu, hal ini juga akan mempengaruhi penyusunan RPJPD, karena kedua dokumen tersebut saling berkaitan.

Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati Frans mengajak seluruh pihak, termasuk OPD, akademisi, filantropi, dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk berkolaborasi dalam menyusun KLHS.

Kolaborasi yang baik akan menghasilkan dokumen yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di Halmahera Utara, yang memprioritaskan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan dokumen KLHS yang kuat, kami yakin pembangunan di Halmahera Utara akan seimbang antara ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutupnya. (MC Tidore)