Pemprov Maluku Perkuat Program REDD+ untuk Kurangi Emisi Karbon dan Lindungi Hutan

Ambon, InfoPublik – Guna memperkuat program lingkungan yang bertujuan menurunkan emisi karbon, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, membuka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), Rabu (21/8/2024).

Acara yang digelar di Hotel Swissbell Ambon tersebut ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya workshop.

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi dalam mendukung implementasi strategi nasional REDD+ 2021-2030 di Provinsi Maluku.

Program REDD+ ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang sejalan dengan komitmen nasional.

Dengan mengusung tema "Penguatan Arsitektur REDD+ dalam Mendukung Strategi Nasional REDD+ 2021-2030," workshop ini dihadiri oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berbagai stakeholder, pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi.

Dalam sambutannya, Sadali Ie mengungkapkan apresiasinya kepada KLHK atas penyelenggaraan workshop ini.

"Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen kuat dengan berbagai dokumen yang telah disiapkan. Dengan luas hutan sekitar 3,9 juta hektare sesuai Permenhut No. 854 Tahun 2014, potensi ini bisa dikembangkan dalam program REDD+," ujarnya.

Sadali menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menerima alokasi anggaran sebesar USD1.173.430 atau sekitar Rp18 miliar untuk mendukung pelaksanaan program REDD+.

"Kami berharap rencana aksi yang dibuat sedetail mungkin, agar anggaran yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Selain fokus pada penurunan emisi, Sadali juga menekankan bahwa program REDD+ diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Maluku, sesuai dengan program strategis Pemerintah Pusat.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya program ini dalam mengurangi klaim hak ulayat oleh masyarakat hukum adat dan memastikan manfaat pelaksanaan REDD+ dirasakan oleh seluruh pihak.

Dalam sambutannya, Sadali turut menyoroti luas lahan kritis yang belum direhabilitasi dan pentingnya mencegah pembakaran liar serta illegal logging.

Dia berpesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sektor utama untuk serius membangun koordinasi yang efektif, komunikasi, dan kolaborasi demi kelancaran pelaksanaan REDD+ tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. (MC Prov Maluku)