Potensi Kemaritman Tanimbar Harus Terus Digali

: Penyerahan Cendera Mata dari Deputi II BNPP RI Kepada Pj Bupati Kepulauan Tanimbar


Oleh MC KAB KEPULAUAN TANIMBAR, Rabu, 15 Mei 2024 | 18:00 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 160


Saumlaki, InfoPublik - Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku memiliki potensi maritim yang cukup besar dan harus terus digaungkan.

Demikian dikatakan Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP), Makhruzi Rahman pada Kegiatan Pembukaan Forum Group Discussioan (FGD) Pengukuran Indeks Pengelola Kawasan Perbatasan Pusat KegiatanStrategis Nasional (IPKP PKSN) Saumlaki di Pendopo Kediaman Bupati, Rabu (15/5/2024).

Kepulauan Tanimbar dikatakannya merupakan gugusan pulau dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar dan memiliki luas keseluruhan 52.995,19 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km² (19,06%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km² (80,94%).

“ini sangatlah spesifik, potensi yang harus kita gali, tidak lain dan tidak bukan adalah potensi kelautan,” katanya.

Maka itu dirinya pun berharap FGD yang digelar dapat menghasilkan banyak rekomendasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kelautan di kepulauan Tanimbar.

“Pada saat FGD ini, bapak/ibu sekalian ungkapkan bagaimana menggali potensi-potensi itu supaya kita angkat di pusat,” ujar Makhruzi Rahman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, Kabupaten Kepualuan Tanimbar merupakan satu dari 18 PKSN yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Diharapkan dapat dimanfaatkan kesempatan tersebut secara masimal sehingga membantu pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depan.

Sebelumnya Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkotat dalam sambutan selamat datang mengatakan, bahwa ditetapkannya Saumlaki sebagai PKSN, muncul beberapa permasalahan yaitu belum memiliki sarana-prasarana yang memadai sehingga membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Sedangkan terkait dengan pelaksanan FGD itu sendiri Rangkoratat berharap pelaksanaan pengukuran indeks pembangunan kawasan perbatasan ini dapat memberikan gambaran tingkat akuntabilitas pemerintah, dalam upaya memenuhi target pembangunan PKSN yang ditetapkan.

“Saya berharap, pengisian data pada kegitan ini harus berdasarkan variabel dan indikator yang diambil dari fungsi-fungsi PKSN antara lain, variable lintas batas, variabel pusat simpul transportasi, dan variabel pusat pertumbuhan ekonomi. Sesuai kuesioner yang bapak/ibu dapatkan,” Jelas pria yang lebih dikenal dengan sapaan PR.

Setelah kegiatan pembukaan FGD Rombongan Deputi II BNPP RI, didampingi Pj Bupati Kepulauan Tanimbar melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang mendapat bantuan pembanguan dari BNPP RI seperti Unit Pelaksana Pelabuhan Saumlaki, SMK Negeri 2 Kepulauan Tanimbar dan PPI (Pelabuhan Perikanan) Ukurlaran. (MC Kepulauan Tanimbar/Wind)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 21 Mei 2024 | 11:24 WIB
Menaker: Program Desmigratif Layak Dilanjutkan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 21 Mei 2024 | 11:22 WIB
Kemnaker Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif
  • Oleh MC KAB BUTON
  • Selasa, 21 Mei 2024 | 12:10 WIB
Pj Bupati Buton Minta Jajarannya Bijak dan Visioner Bangun Daerah
  • Oleh MC KAB AGAM
  • Selasa, 16 April 2024 | 15:43 WIB
Bahas Lima Poin, Ninik mamak Gelar FGD Penguatan Adat Minangkabau
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Jumat, 23 Februari 2024 | 16:58 WIB
Pemkab Malra Dukung Satu Data Indonesia
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Jumat, 23 Februari 2024 | 09:13 WIB
BWS Malut Gelar Diskusi 10th World Water Forum