Pemkot Padang Panjang Mulai Bangun Kembali Infrastruktur Rusak Pascabencana

Padang Panjang, InfoPublik — Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang, Sumatera Barat, melalui BPBD Kesbangpol telah menunjuk dua rekanan, yaitu PT. Amar Permata Indonesia untuk membangun kembali Jalan Lubuk Mata Kucing dan CV Gaiden untuk Jembatan Tanjung.

Penunjukan ini dilakukan setelah BNPB mentransfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp2,8 miliar atau 30 persen dari total dana yang diajukan Rp9,3 miliar.

Kepala BPBD Kesbangpol, I Putu Venda, pada sosialisasi pembangunan kedua jalan yang rusak akibat banjir bandang dan lahar dingin mengatakan, pengerjaan dua akses ini ditargetkan selesai dalam tiga bulan dan diharapkan sudah serah terima pada awal bulan November.

“Pembersihan area dan perencanaan akan dimulai besok oleh pihak rekanan. Kami meminta dukungan seluruh warga di sekitar Lubuk Mata Kucing dan Tanjung untuk mendukung pengerjaan ini agar bisa selesai dengan baik dan sesuai target,” ujar Venda, Selasa (23/7/2024).

Penunjukan langsung dua rekanan ini, lanjut Venda, mengacu pada peraturan yang berlaku. Karena berkaitan dengan penanganan keadaan darurat, tidak ada proses tender atau seleksi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Rincian proyek masing-masing jalan ini setelah berkonsultasi dengan Dinas PUPR dan disetujui BNPB, yaitu Rp7.474.648.793,88 untuk Jalan Lubuk Mata Kucing dan Rp1.949.812.846,30 untuk Jembatan Tanjung.

Dari dana yang ditransfer, sekitar Rp580 juta akan digunakan untuk pengerjaan awal di Tanjung, dan sisanya untuk Lubuk Mata Kucing.

Pemilihan konstruksi untuk pembangunan Jalan Lubuk Mata Kucing direncanakan menggunakan Retaining Wall Concrete (RWC) sebagai penahan tanah dan arus sungai. Sementara itu, untuk Jalan Tanjung akan menggunakan gorong-gorong baja pipa Aramco dengan diameter 4 meter.

Venda juga menyebutkan bahwa secara prosedural Pemko telah cepat mengajukan penganggaran kepada BNPB pascabencana. DSP yang baru saja ditransfer ini merupakan bagian dari penyelesaian pengajuan serupa di 71 daerah terdampak bencana di Indonesia.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako, Ewasoska, SH, menambahkan bahwa sosialisasi ini merupakan tahapan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dana tanggap darurat dari BNPB.

“Intinya seluruh masyarakat dan elemen terkait dapat bersinergi menyukseskan kegiatan pembangunan ini,” kata Ewasoska. (mcpadangpanjang/harris)