Pilkada 2024, Kapolda Malut Tekankan Netralitas Penyelenggara untuk Pemilihan yang Jurdil

Ternate, InfoPublik - Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik dari KPU maupun Bawaslu, ditekankan untuk menjaga netralitas agar Pilkada di Maluku Utara (Malut) dapat berlangsung jujur, adil (Jurdil) dan damai.

Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko, dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Praja Kieraha (OMPK) 2024-2025 pada Selasa (23/7/2024).

Rapat ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, sejuk, damai, dan kondusif selama Pilkada berlangsung.

Kapolda mengakui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya, seperti dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke TPS, pemilih yang tidak terdaftar, serta lokasi TPS yang berjauhan.

“Permasalahan ini dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan Pilkada sekaligus berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” ujar Kapolda.

Dia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang pada Pilkada serentak 2024. Pilkada adalah proses demokrasi untuk memilih kepala daerah yang dilaksanakan lima tahun sekali sesuai amanah undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang dijabarkan dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan.

Menurut IPK Bawaslu dan IPK Ba Intelkam Polri, Maluku Utara termasuk dalam kategori rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

“Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Bawaslu, KPU, serta mitra keamanan lainnya untuk menciptakan rasa aman pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan memastikan Pilkada di Maluku Utara berkualitas,” pungkas Kapolda. (MC Tidore)