- Oleh MC KAB BALANGAN
- Kamis, 16 Mei 2024 | 13:47 WIB
: Pemkab Pulau Taliabu menggelar Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045, Kamis (14/3/2024)
Oleh MC KOTA TIDORE, Minggu, 17 Maret 2024 | 01:06 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 196
Taliabu, InfoPublik – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Hal itu ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD tahun 2025-2045 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Kamis (14/3/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Rakyat Desa Kilong, Kecamatan Taliabu Barat, itu dihadiri oleh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa dan masyarakat yang diundang.
Asisten I Sekertariat Daerah (Setda) Pulau Taliabu, Syukur Boeroe, mewakili Bupati Aliong Mus, menjelaskan, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun.
Di mana, di dalamnya memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang sebagai pedoman bersama.
"Baik pedoman bagi Pemkab, masyarakat, dan dunia usaha, dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Pulau Taliabu selama dua dekade ke depan," ucap Syukur.
Dalam menyusun RPJPD Taliabu, kata dia, penting untuk menyeleraskan antara program pusat dan daerah.
Sehingga, visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dapat terlaksana dengan maksimal.
Syukur menyampaikan, sasaran pokok RPJPN dan RPJPD periode 2025-2045 berfokus pada pengentasan kemiskinan.
Kemudian, fokus pada pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.
"Karena itu, diminta agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Pulau Taliabu yang lebih baik," pintanya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan lima prioritas Pemkab Pulau Taliabu dalam penyusunan RPJPD periode 2025-2045.
Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan cakupan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.
Kedua, pembangunan infrastruktur dasar untuk transportasi dan permukiman. Ketiga, peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Keempat, pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih inovatif dan berkelanjutan. (MC Tidore/Laode Havidl)
